Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana Pastikan Jokowi Akan Respons Keluhan Emak-emak Soal Tambang Pasir Besi di Bengkulu

Kompas.com - 21/07/2023, 10:43 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana memberikan penjelasan soal sejumlah ibu-ibu yang mengadukan persoalan dugaan penambangan pasir besi diduga ilegal di Desa Seluma, Kabupaten Seluma, Bengkulu, ke Presiden Joko Widodo, Kamis (20/7/2023).

Peristiwa itu terjadi saat Jokowi sedang dalam perjalanan ke SMK Negeri 1 Kota Bengkulu.

Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, mengatakan, Presiden Jokowi akan memberikan respons atas aduan yang disampaikan emak-emak tersebut.

Baca juga: Tolak Kaus Pemberian Jokowi, Ibu-ibu di Bengkulu Minta Presiden Usir Tambang Pasir Besi

"Bapak Presiden akan meresponsnya dengan meminta instansi terkait, baik kementerian maupun pemerintah daerah terkait untuk mempelajari terlebih dahulu dan segera menindaklanjuti di lapangan," kata Bey dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada Jumat (21/7/2023).

"Biasanya satu-dua minggu setelah laporan langsung dari masyarakat tersebut, Bapak Presiden mengecek dengan meminta update kepada pihak terkait," lanjutnya.

Bey menambahkan, dalam setiap kunjungan ke daerah, Presiden Jokowi selalu ingin bertemu langsung dengan masyarakat. Hal itu dilakukan agar Presiden bisa mendapatkan informasi secara langsung mengenai berbagai persoalan yang tengah dihadapi.

Baca juga: Terobos Paspampres, Emak-emak Minta Jokowi Cabut Izin Tambang Pasir Besi di Seluma

Bey pun menjelaskan, dalam setiap itulah sebabnya dalam kunjungan kerja ke daerah, Presiden Jokowi selalu ingin bertemu langsung masyarakat.

Selain menyapa dan berbincang-bincang dengan masyarakat, Presiden juga ingin mendengarkan langsung masukan dari masyarakat.

"Termasuk keluhan, pengaduan, ataupun unek-unek," tambah Bey.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah perempuan asal Desa Pasar Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, mengadu ke Presiden Jokowi soal tambang pasir besi yang diduga ilegal.

Baca juga: Pasien Katarak di Kepahiang Harus Antre Operasi sampai Setahun, Terungkap Setelah Didatangi Jokowi

Sejumlah emak-emak tersebut nekat mendekat ke mobil Presiden Jokowi yang hendak menuju ke SMKN 1 Kota Bengkulu, Kamis.

Eldi Neti, salah satu warga, menceritakan, saat itu dirinya dan beberapa ibu-ibu dari Pasar Seluma menunggu di pinggir jalan tak jauh dari gedung SMKN 1 Kota Bengkulu.

Lalu, saat iring-iringan mobil Jokowi melintas, Eldi dan warga lainnya segera mendekat. Saat itu, Jokowi sempat hendak memberi kaus kepadanya.

Namun, Eldi mengaku menolak kaus itu dan menyampaikan keluh kesahnya soal tambang pasir besi di kampungnya.

Baca juga: Momen Jokowi Kunjungan ke Bengkulu, Resmikan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan Janji Kirim Kendaraan Listrik

"Sempat ditawari Pak Jokowi kaus, tapi saya tolak, karena saya ketemu bapak Jokowi ingin minta tolong usir tambang pasir besi yang merusak di wilayah desa kami," ujar Eldi pada Kompas.com saat dihubungi.

Saat itu, kata Eldi, Presiden Jokowi merespons keluhannya dan meminta ajudan untuk mendata identitas dan aduannya. Selain itu juga meminta nama perusahaan pertambangan yang disebut.

"Alhamdulillah setelah saya dengan ibu-ibu yang lain berusaha bertemu bapak Jokowi, saya perwakilan ibu-ibu bisa ketemu langsung dengan bapak Jokowi, saya sampaikan minta tolong usir tambang pasir besi yang merusak di dusun kami, tadi bapak Jokowi menanyakan nama perusahaan, alamat dan menanyakan nama saya dan sempat mencatat nomor HP saya," ujar Elda.

Baca juga: Momen Jokowi Kunjungan ke Bengkulu, Resmikan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan Janji Kirim Kendaraan Listrik

Selain itu, Eldi dan emak-emak dari Desa Pasar Selumaitu juga sempat membentangkan karton berisi tulisan penolakan tambang pasir besi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com