Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Prabowo Tambah Kuat jika Demokrat Bergabung

Kompas.com - 20/07/2023, 23:24 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan pihaknya masih membuka pintu untuk partai politik (parpol) lain yang ingin mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Hal ini disampaikan Muzani setelah bertemu sejumlah pengurus Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Kamis (20/7/2023).

“Itu bagian dari ikhtiar dan upaya kami untuk memperkuat bagaimana pada saat mandat rakyat jatuh ke Pak Prabowo, posisi beliau adalah seorang presiden yang mendapatkan support dukungan dari rakyat banyak,” papar Muzani 

Baca juga: Temui Demokrat, Gerindra Sampaikan Pesan dari Prabowo

Ia juga mengklaim dalam waktu dekat ada partai politik (parpol) yang bakal mendeklarasikan diri mendukung Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Saat ini Gerindra sudah bekerja sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Gerindra, lanjut dia, masih terus bergerilya untuk mendekati berbagai parpol baik yang ada di dalam maupun luar Senayan.

“Dalam waktu-waktu dekat ini akan ada keputusan internal partai politik,” ucap dia.

Baca juga: Ahmad Muzani Pastikan Budiman Sudjatmiko Tak Bergabung dengan Gerindra

Di sisi lain, Muzani mengaku pihaknya menghormati posisi politik Partai Demokrat yang saat ini telah membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mendukung Anies Baswedan sebagai bacapres.

Tetapi, ia menilai kans Prabowo bakal semakin besar memenangkan kontestasi elektoral ke depan jika Demokrat memberikan dukungan.

“Pergi ke pasar membeli alpukat, membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat, jika Partai Demokrat tambah bergabung,” imbuh dia.

Diketahui, sampai saat ini baru Partai Bulan Bintang (PBB) yang menyatakan bakal memberikan dukungan pada Prabowo. Deklarasi itu rencananya digelar pada 30 Juli 2023.

Selain itu, Gerindra saat ini juga masih menjalin komunikasi dengan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Dua parpol itu ingin bisa mendapatkan jatah kursi cawapres. Golkar mau mendorong Airlangga Hartarto, sementara PAN menjagokan Erick Thohir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com