Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Letjen Richard Tampubolon, Jenderal Kopassus Perebut Markas OPM yang Ditunjuk Jadi Pangkogabwilhan III

Kompas.com - 20/07/2023, 09:32 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Letnan Jenderal (Letjen) Richard Taruli Horja Tampubolon ditunjuk menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, yang membawahi wilayah Maluku dan Papua.

Penunjukkan itu berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/779/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Letjen Richard Tampubolon menggantikan posisi Letjen Agus Suhardi yang akan memasuki usia pensiun.

Baca juga: Mengenal Keistimewaan 3 Tugas Pokok Kopassus

Adapun Richard sebelumnya mengemban amanah sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) sejak 27 Juni 2022.

Richard merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1992 dan berpengalaman di bidang infanteri.

Pria kelahiran Jakarta, 24 Mei 1969, ini beberapa kali menjabat posisi strategis di korps baret merah atau Komando Pasukan Khusus (Kopassus), seperti Komandan Batalyon 11/Grup 1/Kopassus, Wakil Komandan Grup 2/Kopassus, hingga Asisten Intelijen Danjen Kopassus.

Melansir Tribunnews, bahkan saat menjadi Wakil Danjen Kopassus, Richard ditunjuk menjadi Kepala Operasi (Kaops) Nemangkawi I pada 2018.

Richard beserta pasukannya sukses merebut markas Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta melumpuhkan beberapa pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Baca juga: Profil Mayjen Agus Suhardi, Pangkogabwilhan III Baru Pengganti Letjen Cantiasa

Setelah itu, ia ditunjuk menjadi Kepala Staf Kodam (Kasdam) VI/Mulawarman periode 2018-2019.

Richard kemudian naik pangkat menjadi bintang dua (Mayjen) saat mulai menjabat sebagai Kepala Staf Kogabwilhan I.

Ia juga pernah mengemban amanah menjadi Komandan Komando Operasi Khusus (Dankoopssus) TNI dan Pangdam XVI/Pattimura, sebelum menjadi Irjenad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com