Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Munaslub Golkar Terus Bergulir meski Airlangga Membantahnya

Kompas.com - 13/07/2023, 08:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk mendongkel Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum terus bergulir meski isu tersebut sudah dibantah. 

Pada Rabu (12/7/2023), sejumlah politisi senior yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen pendiri Partai Golkar menggelar konferensi pers untuk mendorong adanya Munaslub.

"(Munaslub untuk) menggantikan Pak Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar untuk kebesaran dan kemajuan Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Rabu.

Sejumlah politisi itu mengatasnamakan diri mereka eksponen pendiri Partai Golkar, diprakarasai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri   (Soksi) Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang. Ketiganya bersama sekitar 10 kader Partai Golkar menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Sejumlah politisi itu mengatasnamakan diri mereka eksponen pendiri Partai Golkar, diprakarasai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Lawrence TP Siburian, Anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Golkar Zainal Bintang. Ketiganya bersama sekitar 10 kader Partai Golkar menggelar konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Selain Lawrence, hadir pula dalam konferensi pers tersebut anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, politikus senior Golkar Zainal Bintang, dan sekitar 10 kader Golkar lainnya.

Lawrence mengatakan, pernyataan sikap ini diadakan karena tidak jelasnya arah Golkar menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Airlangga Klaim Tak Ada Rencana Munaslub Golkar untuk Dongkel Dirinya

Ia menilai, sejauh hanya Partai Amanat Nasional (PAN) yang berpeluang berkoalisi dengan Golkar. Namun, koalisi kedua partai ini sulit memenangi Pilpres 2024 karena elektabilitas kedua partai tersebut hanya berkisar di angka 21 persen.

“Kalau bergabung, maju pasti kalah. Pasti kalah. Sejuta persen pasti kalah,” ujar Lawrence.

Dia pun menilai, Airlangga yang dipilih sebagai bakal calon presiden Golkar untuk Pemilu 2024 juga tak kunjung bergerak.

“Apakah ada orang yang mau maju capres-cawapres buang uang? Enggak ada. Buang itu triliunan lho,” kata Lawrence.

Luhut hingga Bamsoet masuk bursa

Sementara itu, Ridwan Hisjam mengungkapkan, perlu ada tokoh yang superhebat untuk menggantikan Airlangga, mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal hitungan bulan.

“Kalau sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal enam bulan (Pemilu 2024) sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi superhebat, sudah super, hebat lagi,” kata Ridwan, Rabu.

Beberapa sosok itu antara lain Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko PMK Muhadjir Effendy, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Nama-nama itu disebut karena memiliki jabatan yang setara dengan Airlangga. Namun, di antara nama itu, hanya Luhut yang merupakan kader Golkar.

Baca juga: Sejumlah Politisi Senior Golkar Dorong Penggantian Airlangga Lewat Munaslub

“Orang yang duduk di pemerintahan, superhebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga? Ya Opung, Luhut Binsar Pandjaitan,” kata Ridwan.

Ridwan juga menyebut sejumlah nama lagi, seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com