Jebakan "Petugas Partai" dan Kedewasaan Politik Capres Pilihannya

"Beberapa orang mengubah partai mereka demi prinsip mereka, yang lain mengubah prinsip mereka demi partai mereka" - Winston Churchill

BICARA kedewasaan artinya sudah bisa mandiri, memiliki inisiatif sendiri yang tidak mudah disetel oleh orang lain. Atau dari ukuran usia yang sudah dianggap dewasa atau matang.

Namun kelihatannya istilah atau kondisi itu tidak berlaku dalam politik, ketika kita terkurung dalam kondisi menjadi “petugas partai” atau “orang bayangan” dari kekuatan yang dianggap punya legitimasi dan kekuatan super power yang sulit dipatahkan dan dilawan.    
    
Apakah konsep militansi memang harus begitu? Posisi Ganjar Pranowo saat diusung sebagai Capres PDI-Perjuangan 2024 jelas akan tersandera "Demokrasi ala PDI Perjuangan".

Menempatkan siapapun kader partai dari PDI Perjuangan yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai "Petugas Partai".

Apakah garis komando "Petugas Partai" model itu salah, sangat bergantung pada subyektifitas yang menilai.

Bagi internal PDIP, sebagai partai penyokong utama kandidat tentu sudah menggariskan kebijakan untuk menjalankan amanah partai sebagai garis komando vertikal dengan pucuk pimpinannya.

Ganjar Pranowo paham betul dengan posisi politik setelah dicalonkan oleh PDI-P untuk duduk di Istana Negara melalui Pilpres 2024 nantinya. Posisi dan kedudukan politik yang pernah dan masih dirasakan Presiden Joko Widodo sebagai "dilema".

Prabowo dan Egosentrisme

Di sisi lain yang menarik dari Prabowo Subianto, dengan elektabilitasnya yang tak pernah kendor sejak maju dalam pencalonan, barangkali didukung oleh pengalamannya sebagai runner up capres mengajarkannya berpolitik lebih santun.

Kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi yang perlu di kedepankan. Sikap elegan yang tidak semua orang akan mampu melakukannya sebagai keputusan yang dilematis.

Terbukti Prabowo Subianto bersedia untuk masuk "Kabinet Indonesia Maju". Meninggalkan ego kepentingan partai atau golongan dan pandangan sumir sebagian pendukungnya di Pilpres 2019.

Sekalipun dianggap sebagai keputusan aneh oleh para pendukungnya yang sudah berjibaku mati-matian mendukungnya.

Namun menurut kata seorang pakar politik, justru mereka yang menolak Prabowo masuk dalam Koaliasi Indonesia Maju-lah yang sebenarnya patut disebut sebagai (maaf) pengkhianat.

Karena dengan keputusan itu, artinya Prabowo menanggalkan egonya demi kepentingan yang lebih besar.

Sikap Prabowo yang mengesampingkan egosentrisme jelas memberi pembelajaran politik, bagaimana menempatkan "Demokrasi yang Sesungguhnya" untuk kepentingan yang lebih besar.

Inilah barangkali yang membuat elektabilitas Prabowo tak pernah terjun bebas hingga saat ini. Dibandingkan beberapa capres lain yang dianggap secara politik “ngotot” dan “ambisius” dengan target dan perintah partai.