Klaim Tak Persulit Warga, Kakorlantas: Di Jepang, Biaya SIM Itu seperti Program D-3, Rp 40 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi mengatakan, polisi sebenarnya tidak mempersulit masyarakat dalam mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). Firman pun membandingkan penerbitan SIM di Indonesia dengan di Jepang.

Firman menyatakan, Polri sebenarnya ingin memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga ketat dalam menerbitkan SIM.

Hal tersebut Firman sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

"Kita ingin masyarakat sekali lagi bentuk hadir negara dalam perlindungan, bukan kami mempersulit," ujar Firman.

"Kami kemarin tanya ke Jepang, itu ternyata kalau ambil SIM itu sampai program seperti D-3 itu biayanya, Rp 40 juta. Jadi begitu lulus SIM dia selametan, Pak," ujar dia.

Baca juga: Kapolri Perintahkan Praktik Angka 8 di Ujian SIM C Dikaji Ulang

Menurut Firman, di Indonesia, polisi relatif lebih sering meloloskan masyarakat mendapat SIM karena kasihan.

Hanya saja, jika sebenarnya warga yang dikasihani sehingga mendapat SIM itu tidak cakap dalam berkendara, risiko orang tersebut kecelakaan semakin besar.

"Kami khawatir itu dosanya jadi dosa kami," ucap Firman.

Ia pun memohon bantuan kepada Komisi III DPR untuk menghapus pembuatan SIM dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca juga: Ujian SIM C Diusulkan Tanpa Zig-zag dan Angka 8, Bagaimana Tesnya?

Dia khawatir, jajaran polisi lalu lintas di wilayah malah berlomba-lomba dalam menerbitkan SIM.

Sebab, kata Firman, dikhawatirkan praktik tersebut justru mengabaikan faktor keselamatan masyarakat karena sebenarnya mereka belum layak memegang SIM.

"Kami khawatir dengan adanya target ini, kita mengabaikan faktor keselamatan. Kita memudahkan orang (mendapat SIM), tapi di satu sisi kita sebenarnya mengorbankan mereka menjadi calon-calon korban kecelakaan lalu lintas," ujar dia.