KPU Bisa Tolak Pendaftaran Capres-Cawapres jika Diusung Seluruh Parpol Peserta Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menolak pendaftaran bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 dalam kondisi tertentu.

Salah satunya, jika pasangan capres-cawapres diusung oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Artinya, hanya ada satu pasangan capres-cawapres dan tidak ada paslon pesaing.

Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 229 ayat (2).

“KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal pendaftaran satu pasangan calon diajukan oleh gabungan dari seluruh partai politik peserta pemilu,” demikian bunyi aturan tersebut.

Baca juga: KPU: Urus Pindah Memilih Harus Datang Langsung, Tak Bisa Online untuk Cegah Pemalsuan

Selain itu, pasal yang sama juga menyebutkan bahwa KPU bisa menolak pendaftaran bakal capres-cawapres yang diajukan oleh gabungan partai politik peserta pemilu yang menjegal lawannya, sehingga mengakibatkan koalisi lain tidak dapat mendaftarkan pasangan calon.

Adapun menurut Pasal 221 UU Pemilu, calon presiden dan calon wakil presiden harus diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Sementara, Pasal 222 UU Pemilu menyebutkan, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dengan ketentuan tersebut, seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden harus memenuhi besaran ambang batas atau presidential threshold yang telah ditentukan.

Lalu, merujuk Pasal 229 ayat (1), ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan parpol ketika mendaftarkan bakal paslon ke KPU, yaitu wajib menyerahkan:

• surat pencalonan yang ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik atau ketua umum atau nama lain dan sekretaris jenderal atau nama lain partai politik yang bergabung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• kesepakatan tertulis antarpartai politik;
• surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan parpol koalisi;
• kesepakatan tertulis antara partai politik atau gabungan partai politik dan bakal pasangan calon;
• naskah visi, misi, dan program dari bakat pasangan calon;
• surat pernyataan dari bakal pasangan calon tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon; dan
• kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon.

Baca juga: Ribuan Pemilih Tak Dikenal Masuk DPT, Pakar Minta KPU Antisipasi Pemilih Siluman

Pendaftaran pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024 sendiri akan digelar selama kurang lebih satu bulan yakni 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Setelah partai politik mendaftarkan bakal capres-cawapres, KPU selanjutnya akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.

Jika dokumen dinyatakan lengkap, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024.

Berikutnya, tahapan pemilu dilanjutkan dengan masa kampanye yang akan berlangsung selama 75 hari, 28 November 2023-10 Februari 2024.

Selanjutnya, pada 14 Februari 2023, akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia . Tak hanya untuk memilih capres-cawapres, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Baca juga: Ribuan Pemilih Tak Dicoret KPU dari DPT, antara Hak Pilih dan Kemungkinan Surplus Surat Suara