Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Tetapkan DPT Luar Negeri 1,7 Juta, Partai Buruh: Pekerja Migran Indonesia 4 Juta Lebih

Kompas.com - 04/07/2023, 05:37 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Partai Buruh menilai, Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mencerminkan banyaknya pekerja migran di mancanegara.

KPU menetapkan 1.750.474 warga negara Indonesia di luar negeri masuk DPT.

Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyinggung bahwa jumlah pekerja migran Indonesia seharusnya tembus 4 juta orang.

Baca juga: Ribuan Pemilih Tak Dikenal Masuk DPT, Pakar Minta KPU Antisipasi Pemilih Siluman

Ia menyitir data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), lembaga resmi negara yang pada Mei 2023 menyebut ada 4,6 juta pekerja migran Indonesia dan semuanya disebut berangkat secara legal.

"Partai Buruh meminta pemutakhiran data pemilih luar negeri dengan cara KPU bekerja sama dengan BP2MI, yang merupakan lembaga pemerintah juga," ujar Said dalam keterangannya, Senin (3/7/2023).

Said memberi ilustrasi, pekerja migran resmi pasti sudah cukup umur, yakni di atas 17 tahun, sehingga masuk kriteria sebagai pemilih.

Menurut Said, lebih dari 2 juta pekerja migran yang dianggap tidak terdaftar sebagai pemilih itu di antaranya bekerja sebagai buruh perkebunan dan asisten rumah tangga (ART).

"Di Malaysia, buruh-buruh perkebunan kelapa sawit tidak terdaftar, padahal banyak sekali. Di Timur Tengah juga, ada jutaan pekerja rumah tangga," ujar dia.

Baca juga: KPU Jamin 4 Juta Pemilih di DPT yang Belum Punya KTP Tetap Bisa Nyoblos

Ia mengatakan, selisih data itu bisa lebih lebar jika data yang digunaan bersumber dari Bank Dunia yang menyebut pekerja migran Indonesia mencapai 9 juta orang.

Namun, sebelumnya BP2MI menyebut, perbedaan data itu terjadi karena otoritas keuangan internasional tersebut turut mencatat pekerja migran yang berangkat secara ilegal.

Sementara itu, Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos menyampaikan bahwa lembaganya mengandalkan data resmi dari pemerintah sebagai dasar melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) sebelum menyusun DPT.


Dalam Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Luar Negeri yang diterima KPU dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Desember 2022, jumlah WNI potensial pemilih di mancanegara hanya 1.806.713 orang.

Jumlah 1,2 juta WNI di mancanegara yang masuk DPT yakni mereka yang mampu menunjukkan bukti kewarganegaraan mereka, baik paspor maupun KTP elektronik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com