Anies Kritik Pemerintah Izinkan Ekspor Pasir Laut di Tengah Ancaman Tenggelamnya Daerah Pesisir

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan mengkritik keputusan pemerintah mengizinkan ekspor pasir laut.

Anies mempertanyakan apakah kebijakan tersebut sejalan atau konsisten dengan komitmen pemerintah dalam menanggulangi persoalan climate crisis atau krisis iklim.

Pernyataan itu Anies sampaikan dalam video yang diputar di acara Indonesia Net Zero Summit 2023.

Acara itu diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Sabtu (24/6/2023).

"Kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini," kata Anies sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat FPCI, Minggu (25/6/2023).

Baca juga: Luhut Bantah Ekspor Pasir Laut Muluskan Investasi Singapura di IKN

Anies menuturkan, dalam beberapa waktu terakhir, udara semakin terasa panas. Kondisi itu terasa tidak nyaman di kulit sehingga orang-orang harus menggunakan sun block.

Menurut dia, kondisi itu merupakan salah satu bentuk krisis iklim yang dampaknya bisa begitu parah, termasuk di antaranya abrasi atau rob.

Anies lantas menyebut sejumlah rumah di kawasan pesisir yang tenggelam, seperti di Muara Gembong di Bekasi; Cemara Jaya, Karawang.

"Bahkan kalau kita bicara Nusantara, ada lebih dari 80 pulau garis depan kita yang berisiko tenggelam karena kenaikan permukaan air laut yang amat cepat," ujar Anies.

Menurut Anies, pemerintah seharusnya merespons berbagai persoalan lingkungan itu dengan kebijakan yang sesuai dengan komitmen penanggulangam climate crisis.

Baca juga: Orang Dekat Surya Paloh Tak Yakin AHY Dipilih Nasdem Jadi Cawapres Anies

Saat ini, kata Anies, memang sudah terdapat sejumlah target yang tinggi dari pemerintah dalam menanggulangi krisis iklim.

Namun, kebijakannya turut dipertanyakan, termasuk di antaranya mengalokasikan subsidi untuk kendaraan mobil listrik.

Padahal, pembeli kendaraan itu merupakan orang-orang mampu.

Sementara itu, masyarakat yang paling merasakan dampak krisis iklim adalah mereka yang kurang mampu.

"Subsidi untuk mobil listrik itu hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," tutur dia.