Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Politisi Narsis Vs Otentik

Kompas.com - 22/06/2023, 13:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMILIHAN umum (pemilu) legislatif kian dekat, perilaku politisi dan partai politik (parpol) yang berupaya mendulang suara semakin semarak. Gejala yang lumrah dalam momentum demokrasi elektoral.

Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (15/6/2023), menjadikan pemilu legislatif nanti tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

Dengan demikian, keunggulan politisi calon anggota legislatif (caleg) di internal partai tetap menggunakan atau ditentukan oleh mekanisme perolehan suara terbanyak. Nomor urut bukan ukuran.

Hal ini seperti pula dalam pemilu sebelumnya bakal berdampak pada kompetisi yang semakin ketat, tidak hanya antarparpol dan calegnya. Persaingan juga sengit antara para caleg di internal parpol.

Dalam sistem proporsional terbuka, media kampanye para caleg dengan tegas hanya menampilkan atau menonjolkan nama dan nomor urutnya. Sementara posisi nama dan nomor urut sejawatnya dibiarkan kosong, seolah tak penting.

Merupakan bentuk komunikasi politik yang menegaskan persaingan terbuka antarsesama caleg di internal partai. Apalagi kalau caleg itu sama-sama populer dan punya peluang untuk menang.

Di internal parpol, persaingan kerap menguat antara kader parpol otentik yang telah setia membesarkan partai dengan politisi kaget yang baru direkrut jelang pemilu karena punya modal popularitas.

Kontestasi yang semakin meruncing tidak saja berimplikasi pada ongkos politik yang semakin tinggi, namun potensi konflik politik atau gesekan antarcaleg atau parpol juga kerap mengemuka.

Untuk konflik atau perselisihan antarparpol peserta pemilu maupun caleg atau politisi beda partai telah ada mekanisme yang mengatur, antara lain melalui KPU dan Bawaslu, pusat dan daerah.

Namun untuk konflik antarcaleg dari parpol yang sama (konflik internal) tentu memerlukan kesiapan mekanisme internal parpol untuk mengelolanya. Jika tidak, maka  perpecahan internal menyeruak usai pemilu.

Persoalan lainnya bagi kualitas demokrasi adalah persaingan antarcaleg saat ini lebih didominasi persaingan tampang, ketimbang adu program partai dan saling menonjolkan visi-misi caleg.

Jumlah politisi yang menjajakan tampangnya di berbagai sudut kota, jalan raya dan fasilitas umum lainnya masih belum sebanding dengan mereka yang mau datang bertemu dengan basis massa dalam melakukan komunikasi politik dan menyerap aspirasi.

Masih lebih menonjol konten sosialisasi politik yang kental panjat sosial ketimbang tawaran gagasan atau narasi dan jejak karya yang relevan dengan penyelesaian persoalan yang dihadapi rakyat.

Politisi narsis

Saat ini bila melihat di sekeliling kita, sejumlah iklan politik seperti baliho, poster dan stiker para politisi yang berjejer.

Polesan wajah dengan teknologi digital dan percetakan, membuat tampilan mereka kerap berbeda dari aslinya, menjadikan politisi semacam ini benar-benar terlihat narsis.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada DKI, PKS: Kita Lagi Cari yang Fokus Urus Jakarta

Nasional
Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Momen Menarik di WWF Ke-10 di Bali: Jokowi Sambut Puan, Prabowo Dikenalkan sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Perkenalkan Istilah ‘Geo-cybernetics’, Lemhannas: AI Bikin Tantangan Makin Kompleks

Nasional
Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Megawati Disebut Lebih Berpeluang Bertemu Prabowo, Pengamat: Jokowi Akan Jadi Masa Lalu

Nasional
Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Laporkan Dewas ke Bareskrim, Wakil Ketua KPK Bantah Dirinya Problematik

Nasional
Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Kolaborasi Pertamina–Mandalika Racing Series Dukung Pembalap Muda Bersaing di Kancah Internasional

Nasional
Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Harkitnas, Fahira Idris Tekankan Pentingnya Penguasaan Iptek untuk Capai Visi Indonesia Emas 2045

Nasional
Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Sempat Sebut Lettu Eko Meninggal karena Malaria, Dankormar: Untuk Jaga Marwah Keluarga

Nasional
Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com