Bela Jokowi Cawe-cawe untuk Pembangunan, PDI-P: Jangan seperti SPBU, Kembali ke 0

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga menegaskan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk cawe-cawe terkait Pilpres 2024 adalah demi keberlangsungan pembangunan yang sudah berjalan selama ini.

Eriko menyebut Jokowi juga sudah menyiapkan proses transisi dari tongkat kepemimpinannya kepada Presiden selanjutnya pada 2024 nanti.

"Beliau sudah menyampaikan, beliau berkeinginan dari yang meneruskan nanti dapat meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo," ujar Eriko saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).

Eriko menjelaskan, Jokowi tidak ingin pembangunan yang sudah dilakukan di Indonesia malah dimulai dari 0 lagi.

Baca juga: Dua Bestie Jokowi dan Angin Lalu Kritik Cawe-cawe Pilpres

Dia mengakui pembangunan yang ada selama ini memang belum sempurna. Namun, dia berharap Presiden selanjutnya akan meneruskan pembangunan yang pemerintahan Jokowi sudah lakukan.

"Dalam istilah beliau, 'jangan seperti SPBU, kembali lagi ke meteran 0, kembali ke 0'," tutur dia.

Eriko menekankan Jokowi mengharapkan pemimpin selanjutnya adalah sosok yang bersedia melanjutkan pembangunan saat ini.

Di PDI-P sendiri, kata dia, ada bakal capres Ganjar Pranowo yang sudah menyatakan siap untuk meneruskan pembangunan Jokowi.

Baca juga: Jokowi soal Cawe-cawe: Ini Kewajiban dan Tanggung Jawab Moral sebagai Presiden

"Kalau kita lihat juga dalam bahasa-bahasa yang beliau disampaikan, bahkan dalam Rakernas PDI-P terakhir kemarin, itu betul-betul Bapak Presiden Joko Widodo mengharapkan untuk kami dapat betul-betul mendukung dan memenangkan Mas Ganjar," ungkap Eriko.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengakui bahwa dirinya cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik menjelang Pilpres 2024.

Pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.

Ia menilai, bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bisa menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2030.

Oleh karena itu, Presiden Ketujuh RI itu menilai, kebijakan dan strategi kepemimpinan berikutnya akan menjadi penentu Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak.

"Karena itu saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional," kata Jokowi di hadapan para pemimpin redaksi media massa nasional, Senin (29/5/2023).

"Kesempatan kita hanya ada 13 tahun ke depan. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju," imbuh dia.