Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indopol: Prabowo Kejar Posisi Ganjar akibat "Jokowi's Effect"

Kompas.com - 21/06/2023, 09:17 WIB
Irfan Kamil,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indopol Survey and Consulting memperlihatkan, kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin memberikan dampak terhadap dinamika bakal calon presiden (capres).

Setidaknya, dalam survei terakhir yang dilakukan pada 5-11 Juni 2023 kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kepala Negara berdampak kepada elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Berdasarkan survei ini, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjadi tokoh yang kuat untuk menjadi bakal capres.

"Tingginya approval rating Jokowi yang mencapai 75 persen (tertinggi selama menjabat sebagai presiden) memberikan dampak pada dinamika elektoral pada survei ini," kata Direktur Eksekutif Indopol, Ratno Sulistiyanto, dalam rilisnya, Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Survei Indopol: Elektabilitas Prabowo Subianto Melonjak sejak Juni 2022

"Posisi Prabowo Subianto yang sudah mengejar Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan di posisi ketiga menunjukkan 'Jokowi's effect'," papar Ratno Sulistiyanto.

Dalam simulasi tiga nama, Prabowo berhasil meraup tingkat keterpilihan 31,21 persen. Ganjar di posisi kedua beroleh tingkat keterpilihan 30,48 persen.

Selanjutnya, ada nama Anies Baswedan yang berada di posisi ketiga dengan perolehan elektabilitas 26,53 persen.

Baca juga: Survei Indopol: Elektabilitas Prabowo, Ganjar, dan Anies Bersaing Ketat

Survei yang sama juga mengungkap bahwa tingkat kepuasan terhadap kinerja Joko Widodo dan Ma'ruf Amin masih tinggi, dengan approval rate mencapai 75 persen.

Jumlah ini terdiri dari 67,58 persen responden merasa puas dan 7,42 persen merasa sangat puas dengan kinerja keduanya.

Survei Indopol ini dilakukan dengan wawancara tatap muka melalui surveyor yang sebelumnya telah dilatih dan responden disebut telah merefleksikan laki-laki/perempuan dan berbagai jenis profesi.

Pengambil sampel dengan cara multistage random sampling. Responden berjumlah 1.240 orang dan diklaim tersebar secara proporsional di 38 provinsi. Margin of error survei ini lebih kurang 2,85 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com