Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Kunjungan Wakil PM Vanuatu, Wapres Ingin Tak Ada Salah Paham Soal Papua

Kompas.com - 19/06/2023, 13:34 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Vanuatu Jotham Napat dan delegasi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengatakan, dengan pertemuan ini diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman di antara dua negara mengenai isu Papua.

"Ini adalah hasil yang bagus saja terutama bagi kita karena ada hubungannya dengan saudara kita dari Papua supaya tidak salah paham dan ada kampanye-kampanye yang tidak baik dari berbagai negara, terutama negara-negara Asia Pasifik," kata Masduki, Senin, seusai pertemuan.

Baca juga: Wapres Yakin Masyarakat Sudah Cerdas, Bakal Pilih Pemimpin yang Transformatif

Menurut Masduki, pertemuan ini juga penting dalam rangka upaya Indonesia membangun hubungan yang positif dengan negara-negara Pasifik.

"Kedatangan delegasi dari Vanuatu ini penting karena memang Indonesia sedang membangun peta jalan yang baik bagaimana agar Indonesia punya hubungan-hubungan yang positif dengan beberapa negara di Asia Pasifik,"

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani menambahkan, pertemuan ini merupakan tonggak baru hubungan bilateral kedua negara.

Abdul menuturkan, kunjungan Vanuatu ke Indonesia adalah momentum untuk mempererat dan meningkatkan kerja sama ke depan.

Baca juga: Jelang Laga Indonesia vs Argentina, Wapres: Mudah-mudahan Mainnya Bagus

"Dan yang lebih penting lagi adalah kita akan perlu mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan saling menghromati, terutama penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing," kata Abdul.

Untuk diketahui, Vanuatu adalah salah satu negara yang kerap mengkritik Indonesia soal isu Papua melalui forum internasional.

Mantan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman, misalnya, pernah menuding Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Baca juga: Soal Beda Hari Idul Adha, Wapres Minta Masyarakat Bertoleransi

Menurut Loughman dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.

Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia.

Selain itu, Vanuatu juga pernah menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua.

Berbagai tudingan ini sudah dibantah oleh perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diplomat muda Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu, misalnya pernah menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan Vanuatu.

Baca juga: Wapres Akui Inklusi dan Literasi Masyarakat Soal Keuangan Syariah Masih Rendah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Surya Paloh Sedih SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com