JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Vanuatu Jotham Napat dan delegasi di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi mengatakan, dengan pertemuan ini diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman di antara dua negara mengenai isu Papua.
"Ini adalah hasil yang bagus saja terutama bagi kita karena ada hubungannya dengan saudara kita dari Papua supaya tidak salah paham dan ada kampanye-kampanye yang tidak baik dari berbagai negara, terutama negara-negara Asia Pasifik," kata Masduki, Senin, seusai pertemuan.
Baca juga: Wapres Yakin Masyarakat Sudah Cerdas, Bakal Pilih Pemimpin yang Transformatif
Menurut Masduki, pertemuan ini juga penting dalam rangka upaya Indonesia membangun hubungan yang positif dengan negara-negara Pasifik.
"Kedatangan delegasi dari Vanuatu ini penting karena memang Indonesia sedang membangun peta jalan yang baik bagaimana agar Indonesia punya hubungan-hubungan yang positif dengan beberapa negara di Asia Pasifik,"
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Abdul Kadir Jailani menambahkan, pertemuan ini merupakan tonggak baru hubungan bilateral kedua negara.
Abdul menuturkan, kunjungan Vanuatu ke Indonesia adalah momentum untuk mempererat dan meningkatkan kerja sama ke depan.
Baca juga: Jelang Laga Indonesia vs Argentina, Wapres: Mudah-mudahan Mainnya Bagus
"Dan yang lebih penting lagi adalah kita akan perlu mendorong hubungan bilateral yang saling menguntungkan dan saling menghromati, terutama penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah masing-masing," kata Abdul.
Untuk diketahui, Vanuatu adalah salah satu negara yang kerap mengkritik Indonesia soal isu Papua melalui forum internasional.
Mantan Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman, misalnya, pernah menuding Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Baca juga: Soal Beda Hari Idul Adha, Wapres Minta Masyarakat Bertoleransi
Menurut Loughman dugaan pelanggaran HAM di Papua menjadi perhatian khusus negara-negara Pasifik yang menyeru agar Indonesia mengizinkan Dewan HAM PBB mengunjungi Papua.
Namun, kata Loughman, seruan itu tidak direspons oleh Pemerintah Indonesia.
Selain itu, Vanuatu juga pernah menuding Indonesia tak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua.
Berbagai tudingan ini sudah dibantah oleh perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Diplomat muda Indonesia di PBB, Silvany Austin Pasaribu, misalnya pernah menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran HAM yang dilontarkan Vanuatu.
Baca juga: Wapres Akui Inklusi dan Literasi Masyarakat Soal Keuangan Syariah Masih Rendah