Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kolaborasi dengan Kemendagri, Kemenpan-RB Siapkan Solusi Atasi Tantangan di Daerah

Kompas.com - 17/06/2023, 09:34 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kolaborasi untuk mempercepat penuntasan berbagai tantangan di daerah, mulai dari reformasi birokrasi, budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), hingga layanan kepegawaian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pihaknya telah melakukan inventarisasi isu strategis dengan Kemendagri terkait masalah tersebut.

Pertama, mendorong implementasi reformasi birokrasi di daerah. Hal ini agar indikator indeks Reformasi Birokrasi bisa diperkuat penilaiannya dalam perhitungan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pemerintah daerah.

Kedua, penyempurnaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memperkuat kinerja pemda. Ketiga, sistem kerja.

Keempat, dukungan manajemen sumber daya manusia (SDM) ASN di daerah, seperti formasi terkait pelayanan dasar yang tidak diusulkan oleh pemerintah daerah (pemda), merapikan skema tambahan penghasilan pegawai (TPP) dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) manajemen ASN, serta dukungan untuk mengonsolidasikan sumber daya dan anggaran pengembangan SDM.

Selanjutnya, standar kompetensi jabatan dan penyederhanaan layanan pindah instansi.

“Misalnya, soal layanan pindah instansi. Kami semua sepakat agar skemanya bisa memfasilitasi mobilitas ASN secara terukur dan sesuai kebutuhan masing-masing pemda,” ujar Anas dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (17/6/2023).

Kelima, percepatan penerapan mal pelayanan publik (MPP) dan MPP digital. Untuk MPP digital, jenis pelayanan ini nantinya akan diluncurkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin

“Ini sudah mulai ada jalan terkait tim kependudukan dan catatan sipil di Kemendagri. Dukungan Menteri Dalam (Mendagri) Tito Karnavian luar biasa. Tinggal bagaimana kami mendorong face recognition di daerah. Sebab, itu akan menjadi basis data,” jelas Anas.

Suasana pertemuan antara Kemenpan-RB dengan Kemendagri.Dok. Kemenpan-RB Suasana pertemuan antara Kemenpan-RB dengan Kemendagri.

Isu strategis berikutnya, lanjut Anas, adalah terkait Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) dan integrasi inovasi pelayanan publik.

Lewat upaya tersebut, baik Kemenpan-RB maupun Kemendagri berharap, dapat segera mengatasi semua permasalahan terkait tantangan yang ada di daerah.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah tak ada lagi ego sektoral. Karena kalau kita sama-sama kukuh soal kewenangan yang rugi itu user-nya alias masyarakat. Maka dari itu, perlu ada sinergitas antara pemerintah pusat dan pemda dalam mengakselerasi reformasi birokrasi di daerah,” kata Anas.

Adapun pertemuan yang dilakukan dengan Kemendagri juga diharapkan oleh Anas dapat mempermudah penanganan kendala terkait kewenangan yang ada di Kemendagri, Kemenpan-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro menuturkan bahwa terdapat sejumlah aspirasi dari ASN daerah yang perlu diakomodasi dan diselesaikan bersama.

Demi mengatasi hal tersebut, Kemendagri dan Kemenpan-RB sepakat untuk menyatukan berbagai pelayanan di semua bidang kepada ASN di pusat dan daerah dalam satu pintu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com