Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Saya Senang Dengar Rencana Vanuatu Buka Kedubesnya di Indonesia

Kompas.com - 16/06/2023, 18:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno L. P. Marsudi merasa senang atas rencana Vanuatu membuka kedutaan besarnya di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Retno dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Internasional, dan Perdagangan Luar Negeri Vanuatu, Jotham Napat, usai menerima kunjungannya di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Adapun kunjungan tersebut adalah kunjungan resmi pertama Menlu yang juga diangkat sebagai Wakil Perdana Menteri Vanuatu itu ke Indonesia.

"Saya senang mendengar rencana Vanuatu untuk membuka Kedutaan Besarnya di Indonesia," kata Retno usai pertemuan bilateral, Jumat.

Baca juga: Respons Jokowi dan Menlu Retno soal Proposal Perdamaian Prabowo yang Disebut Aneh

Retno juga menyambut baik usulan dari Menlu Napat bahwa kedua negara akan mengadakan konsultasi tahunan. Keduanya juga membahas agenda penting dalam pertemuan.

"Selama pertemuan, kami mengidentifikasi banyak agenda penting untuk ditindaklanjuti, termasuk rancangan Perjanjian Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas," beber Retno.

Di sisi lain dalam pertemuan, keduanya membahas tiga bidang kerja sama yang bisa di jajaki. Pertama, kerja sama ekonomi konkret yang bermanfaat bagi rakyat kedua negara. Indonesia dan Vanuatu berkomitmen meningkatkan perdagangan dua arah.

Vanuatu kata Retno, adalah salah satu mitra penting Indonesia di wilayah Pasifik. Retno bilang, kunjungan Menteri Napat merupakan tonggak penting dalam hubungan bilateral.

"Kami siap untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Vanuatu, dan tentu saja dukungan dari Pemerintah Vanuatu akan sangat kami hargai," ucap Retno.

Baca juga: Bertemu Menlu Luksemburg, Retno Sampaikan Kekhawatiran RI Soal Penerapan UU Deforestasi Uni Eropa

Kedua, kerja sama pembangunan. Retno kembali menegaskan komitmen kuat Indonesia mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu.

Tercatat selama 5 tahun terakhir, Indonesia telah mengintensifkan kerja sama pembangunan dan pengembangan kapasitas bagi Vanuatu, antara lain di bidang perikanan, kewirausahaan, dan aksi iklim.

Belum lama ini tepatnya pada Maret lalu, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan setelah negara itu terhantam Topan Judy dan Kevin.

"Ke depan, kami sepakat untuk mengembangkan rencana kerja sama khusus negara untuk menetapkan area proyek prioritas untuk memperkuat kerja sama pembangunan dengan Vanuatu," ungkap Retno.

Baca juga: Menlu Retno: Total 949 WNI Telah Dievakuasi dari Sudan

Adapun yang ketiga adalah kemitraan di Pasifik. Negara Pasifik memiliki tantangan yang sama, yaitu perubahan iklim, bencana alam, hingga isu-isu maritim.

Itulah sebabnya Indonesia memiliki visi Pacific Elevation agar dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama sebagai satu keluarga besar Pasifik.

"Kami sepakat untuk selalu menjaga semangat kolaborasi ini tetap hidup di berbagai forum. Dan kita sudah berada di jalan yang tepat" jelas Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com