Soal DPR Minta Kursi Kelas Bisnis untuk Haji, ICW: Malu dengan Masyarakat yang Antre Belasan Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengatakan, tak sepantasnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) meminta jatah kursi kelas bisnis kepada Garuda Indonesia untuk berangkat haji.

Dia menilai, DPR harusnya malu, karena banyak masyarakat yang harus antri lama untuk menunaikan ibadah haji.

"Seharusnya anggota DPR malu meminta jatah kursi kelas bisnis untuk pergi haji. Malu dengan masyarakat yang mungkin konstituen mereka. Banyak di antara mereka yang harus antri lama tahunan bahkan belasan tahun untuk dapat kuota pergi haji," kata Agus saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (14/6/2023).

Baca juga: Ramai-ramai Anggota DPR Minta Garuda Indonesia Tambah Jumlah Pesawat

Agus mengatakan, DPR harusnya punya sensitivitas terhadap isu antrean kuota haji tersebut. Bukan justru malah meminta difasilitasi untuk kepentingan pribadi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat.

"Jangan meminta keistimewaan dari Garuda sebagai BUMN," imbuh Agus.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.

Irfan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Adapun permintaan DPR ini Irfan bocorkan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

"Tadi, kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan.

Baca juga: Dirut Garuda Sebut DPR Minta Disiapkan 80 Kursi Business Class untuk Berangkat Haji

Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut. Sebab, perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

"Itu stay tuned, kami belum bisa menjanjikan tambahan pesawat. Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," tuturnya.

Meski demikian, kata Irfan, Garuda tetap berupaya menyediakan kursi business class bagi anggota DPR yang mau berangkat haji.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat, khususnya business class sesuai dengan harapan dari bapak/ibu sekalian di DPR," imbuh Irfan.