Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Ungkap Percakapan 6 Ketua Umum Partai Parpol dengan Jokowi Awal Mei

Kompas.com - 10/06/2023, 15:16 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengungkapkan isi percakapan enam ketua umum partai politik yang diundang makan malam di Istana Negara, Selasa (2/5/2023) bulan lalu.

Hal itu disampaikan Megawati saat pidato peresmian rumah sakit terapung Kapal Laksamana Malahayati di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Awalnya, Megawati mengkritik media yang menyiarkan acara makan malam tersebut sebagai acara politik, padahal tidak seperti itu.

"Pak Jokowi mengatakan kepada saya, kalau lihat di TV itu saja langsung media ini kan kayak ngerti apa yang diomongkan saya suka ketawa, ini media suka tidak ada berita apa ya," ucap Mega.

Baca juga: Jokowi Bertemu 6 Ketum Parpol, Nasdem: Itu Pertemuan Koalisi Pemerintah atau Pilpres 2024?

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI-Perjuangan ini kemudian menyebut, makan malam itu membahas bonus demografi yang ada di Indonesia.

"Padahal itu di makan malam yang diundang memang ada enam partai tapi yang diomongin itu apa yang sekarang suka saya gembar gembor, demografi," tutur Mega.

Mega memaparkan, demografi di Indonesia kini bisa dilihat dari berbagai sisi, termasuk sisi kematian bayi dan tingkat stunting yang masih tinggi.

Baca juga: Jokowi Bahas Strategi Pemilu 2024 Bareng 6 Ketum Parpol, Nasdem Sengaja Tak Diundang

Sehingga dalam pembicaraan itu, Megawati meminta agar Jokowi bisa memperhatikan penduduk yang masih mengalami stunting, terutama di daerah-daerah terluar Indonesia.

"Saya bilang gampang sama Pak Jokowi, 'Pak ini (tingkat stunting) beban negara ini beban pemerintahan, tolong deh anak buah Bapak itu diomongkan kalau Bapak ingin mengejar bahwa bonus demografi mulai tahun ini sampai 13 tahun ke depan'," ucap Mega.

Isu demografi tersebut juga, kata Mega, dibahas secara spesifik dalam rapat kerja nasional PDI-Perjuangan.

Oleh sebab itu, keberlanjutan program-progam yang bisa memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia sudah semestinya dilanjutkan.

"Kami telah membuat di rakernas mengatakan itu hal yang akan diteruskan bukan karena itu bagian dari masa Pak Jokowi, tapi objektivitas memang harus diteruskan," imbuh dia.

"Kita ingin dong tidak hanya disebut negara berkembang, jadi kalau dengan seperti itu, bayangkan jadi masih banyak loh perlunya kapal seperti ini," ucap Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com