Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Kompas.com - 09/06/2023, 23:15 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan sejumlah insentif kepada investor agar mau menanamkan modal di kawasan-kawasan industri halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Dia akan lapor ke presiden supaya ada intensif yang khusus agar rangsangan terhadap para investor untuk menanam modalnya di kawasan industri halal," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, Jumat (9/6/2023), dikutip dari keterangan video.

Masduki menuturkan, pemerintah sudah membentuk beragam organisasi untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.

Organisasi tersebut adalah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di tingkat nasional dan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) di tingkat provinsi.

Baca juga: Maruf Amin Ajak Singapura Berinvestasi di Sektor Industri Halal

Namun, banyaknya organisasi yang dibentuk ini belum cukup untuk menelurkan pengusaha-pengusaha yang bergerak di sektor ekonomi dan keuangan syariah, khususnya di industri halal.

"Jadi ibarat bus, sudah ada busnya, sudah ada sopirnya, butuh penumpang. Nah penumpang ini yang dimaksud oleh Wakil Presiden adalah industri," ujar Masduki.

Oleh karena itu, Ma'ruf memandang perlu ada afirmasi dari pemerintah pusat maupun daerah guna menarik minat investor berinvestasi di sektor industri halal.

"Kira-kira kemudahan-kemudahan apa saja, perizinan, insentif dan seterusnya. Itu yang diharapkan oleh Wapres supaya baik gubernur ataupun pemerintah pusat supaya memberikan kemudahan-kemudahan itu," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Buka Peluang Minta WNI Ahli di Luar Negeri Pulang untuk Perkuat Industri Halal

Untuk diketahui, ada tiga kawasan industri halal yang ditetapkan pemerintah, yakni Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Safe n Lock Halal Industrial Park di Sidoarjo, serta Kawasan Industri Halal Bintan Inti Halal Hub di Kabupaten Bintan.

Masduki menyebutkan, salah satu kawasan industri aktif yang sudah aktif kegiatan industrinya adalah Halal Bintan Inti Halal Hub.

"Dia sudah mulai melakukan ekspor ke berbagai negara, bahkan ekspor coconut yang menjadi basis industri di situ itu sudah melakukan ekspor keempat benua, kecuali Afrika," kata Masduki.

"Karena Bintan itu memang kawasannya sudah jadi dan sudah banyak investasi-investasinya datang ke sana. Singapura terutama ada di situ, investor dalam negeri juga datang ke sana," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com