Ketika Denny Indrayana Bandingkan Kasus Moeldoko Vs Demokrat dengan Kudeta PDI Megawati

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengirimkan surat terbuka untuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Dalam surat itu, Denny meminta Megawati untuk ikut bertindak mencegah upaya penundaan pemilu.

Ia mengatakan, upaya penundaan pemilu salah satunya dilakukan melalui upaya perebutan kedaulatan Partai Demokrat oleh kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Denny lantas turut mengungkit perpecahan PDI di tahun 1996 karena dualisme kepemimpinan yang melibatkan Megawati dan Soerjadi.

“Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram orde baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi,” ujar Denny dalam surat yang dibuat, Jumat (2/6/2023).

Kompas.com telah diizinkan menuliskan isi surat tersebut.

Baca juga: Denny Indrayana Kirim Surat ke Megawati, Singgung Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan Presiden

“Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau juga bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa,” sambung dia.

Saat ini, kubu Moeldoko tengah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) untuk mengesahkan AD/ART yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Bagi Denny, jika PK itu dikabulkan oleh MA, maka Partai Demokrat yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak akan tinggal diam untuk melakukan perlawanan.

Termasuk, Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merasa dirugikan karena imbas dari putusan itu akan mengganggu pencalonan presiden Anies Baswedan.

“Maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” sebut dia.

Terakhir, Denny meminta Megawati untuk melakukan upaya agar pemilu tetap terselenggara sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Baca juga: Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Unggahannya soal Informasi Putusan MK

Ia yakin, Megawati tak akan diam saja melihat situasi ini karena merupakan tokoh yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

“Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,” imbuh dia.

Adapun saat ini Partai Demokrat juga telah bersiap untuk melawan kubu Moeldoko melalui jalur PK. AHY menyatakan jika proses ini dikabulkan MA, maka bakal menciderai demokrasi di Tanah Air.

Konflik tersebut terjadi di awal 2021 lalu, di mana sejumlah kader senior Demokrat yang tak puas atas kepemimpinan AHY lantas menggelar Konferensi Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum.