Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2023, 14:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Santoso meminta pemerintah memperketat pengawasan perusahaan yang akan melakukan rekrutmen para calon pekerja migran Indonesia (PMI) menyusul maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Santoso menilai, kebutuhan PMI di luar negeri masih begitu besar. Untuk itu, pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya penipuan dalam merekrut calon PMI.

"Karena demands tenaga kerja masih dibutuhkan oleh beberapa negara kepada pekerja Indonesia, untuk menghindari penipuan yang kian masif oleh pihak asing, maka pemerintah harus lebih ketat melakukan pengawasan atau perusahaan pengerah tenaga kerja, baik yang legal apalagi yang ilegal," kata Santoso kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2023).

Baca juga: PMI Gandeng IFRC Hibahkan Bantuan Nontunai untuk 3.756 Keluarga Terdampak Gempa Cianjur

Santoso menilai, kasus TPPO pada dasarnya tidak pernah hilang di dunia. Hal tersebut dikarenakan tidak meratanya persebaran penduduk dan perbedaan ekonomi antar negara.

"Bagi negara yang ekonominya lemah, ditambah sulitnya lapangan kerja, maka rakyatnya rentan bekerja di luar negeri," imbuh dia.

Dia menuturkan, Indonesia masih memiliki perekonomian yang lemah. Apalagi, menurutnya kondisi lapangan pekerjaan masih sulit di Indonesia. Hal ini jelas menyebabkan kasus TPPO sulit dihindari.

Kondisi-kondisi ini, tambah Santoso, seharusnya sudah diantisipasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal kabinet terbentuk.

"Harusnya sudah diantisipasi sejak lama agar TPPO yang mengorbankan rakyat Indonesia di luar negeri. Baik dalam pengawasan maupun bagaimana pemerintah menciptakan lapangan kerja," nilai politisi Demokrat ini.

Baca juga: Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada Backing

Di sisi lain, Santoso mengingatkan pemerintah lebih memerhatikan rakyat yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri.

Dalam hal ini, ia meminta pemerintah menganggap PMI adalah pekerjaan yang mulia.

"Potensi jumlah penduduk Indonesia yang besar, jika pemerintah belum dapat menciptakan lapangan kerja yang luas, sudah saatnya pemerintah memberi perhatian yang besar kepada rakyat yang akan bekerja di luar negeri," katanya.

"Jadikan bahwa menjadi pekerja migran di luar negeri adalah suatu pekerjaan mulia dan terhormat, bukan sebagai golongan orang-orang yang terbuang di dalam negeri," pungkas Santoso.

Baca juga: Mahfud: Lebih dari 1.900 Jenazah WNI Korban TPPO Dipulangkan ke Tanah Air dalam Setahun

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, dalam satu tahun ada lebih dari 1.900 jenazah korban TPPO yang dipulangkan ke Tanah Air.

Data tersebut merujuk laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

"Kita punya masalah dengan TPPO, di mana orang dikirim ke luar negeri lalu menjadi budak-budak yang dianiaya atau terlibat dalam kejahatan-kejahatan dalam sebuah pengiriman tenaga kerja yang ilegal," ujar Mahfud usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas TPPO di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

"Tadi Pak Benny Ramdhani (Kepala BNP2TKI) melapor kepada Presiden pada satu tahun saja mayat yang pulang karena TPPO mencapai 1.900 orang lebih," katanya lagi.

Mahfud juga mengungkapkan, khusus di Nusa Tenggara Timur (NTT) saja sudah tercatat 55 jenazah WNI korban TPPO yang dipulangkan sejak Januari hingga Mei 2023.

Oleh karenanya, di dalam rapat terbatas Presiden Jokowi menyatakan perlunya penguatan kembali Satuan Tugas (Satgas) Tim TPPO.

"Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi satgas. Kemudian, memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Kepolisian, TNI, dan aparat pemerintah yang lain itu bertindak tepat dan hadir untuk ini," ujar Mahfud.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngaku Masih Netral soal Dukungan Capres, PSI Akan Temui Megawati

Ngaku Masih Netral soal Dukungan Capres, PSI Akan Temui Megawati

Nasional
Megawati Terima Gelar Honoris Causa dari Universitas di Malaysia

Megawati Terima Gelar Honoris Causa dari Universitas di Malaysia

Nasional
TNI AL Kirim KRI Spica-934 untuk Gelar Survei Hidrografi dengan Australia di Laut Timor

TNI AL Kirim KRI Spica-934 untuk Gelar Survei Hidrografi dengan Australia di Laut Timor

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Poros Karbon Dunia, PIS Siapkan Strategi Turunkan Emisi

Dukung Indonesia Jadi Poros Karbon Dunia, PIS Siapkan Strategi Turunkan Emisi

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Libya, Totalnya Rp 13,9 Miliar

Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Libya, Totalnya Rp 13,9 Miliar

Nasional
Kereta Whoosh Diresmikan, Jokowi Ingatkan Semua Pihak Tak Takut Belajar Saat Bangun Infrastruktur

Kereta Whoosh Diresmikan, Jokowi Ingatkan Semua Pihak Tak Takut Belajar Saat Bangun Infrastruktur

Nasional
Momen Paspampres Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Iriana Jokowi, Danpaspampres Dapat 'First Cake'

Momen Paspampres Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Iriana Jokowi, Danpaspampres Dapat "First Cake"

Nasional
Syahrul Yasin Limpo dan Riwayat 2 Adiknya dalam Kubangan Korupsi

Syahrul Yasin Limpo dan Riwayat 2 Adiknya dalam Kubangan Korupsi

Nasional
Hari Ini, Amanda Manopo Akan Diperiksa Bareskrim Terkait Situs Judi 'Online'

Hari Ini, Amanda Manopo Akan Diperiksa Bareskrim Terkait Situs Judi "Online"

Nasional
Febri Diansyah Akan Datangi KPK Penuhi Panggilan Penyidik

Febri Diansyah Akan Datangi KPK Penuhi Panggilan Penyidik

Nasional
Jokowi Jelaskan Arti Nama Kereta Cepat 'Whoosh' yang Baru Diresmikan

Jokowi Jelaskan Arti Nama Kereta Cepat "Whoosh" yang Baru Diresmikan

Nasional
Mendagri Lantik Agus Fatoni Jadi Pj Gubernur Sumsel dan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim

Mendagri Lantik Agus Fatoni Jadi Pj Gubernur Sumsel dan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim

Nasional
Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai 'Whoosh'

Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai "Whoosh"

Nasional
KPK Duga Ada Tim Broker yang Setor Uang ke Andhi Pramono

KPK Duga Ada Tim Broker yang Setor Uang ke Andhi Pramono

Nasional
Gerindra Anggap Megawati Hormati Prabowo Usai Beri Sinyal Tolak Wacana Duet dengan Ganjar

Gerindra Anggap Megawati Hormati Prabowo Usai Beri Sinyal Tolak Wacana Duet dengan Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com