Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati: Kalau Masih Komandan, Saya Terjunkan Batalion ke Papua, Keren Kan...

Kompas.com - 01/06/2023, 19:37 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri mengaku ingin menerjunkan batalion tentara ke Papua, seiring dengan konflik bersenjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Merdeka (TPNPB) yang tak kunjung selesai.

Menurut Megawati, pengerahan sekian jumlah batalion ini untuk menciptakan efek gentar atau "deterrent effect".

"Saya lihat yang maju ke Papua ini. Saya terus bilang, kalau saya masih komandan, boleh toh Pak ngomong, kalau saya masih komandan saya turunkan di sana berapa batalion. Keren kan," kata dia dalam acara peresmian Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Bung Karno-369 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/6/2023).

Baca juga: Panglima TNI Resmikan KRI Bung Karno, Megawati dan Anak-anak Soekarno Hadi

Hal itu Megawati ungkapkan di depan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang mendampinginya memberi sambutan.

Megawati menyebut bahwa TPNPB juga merupakan warga negara Indonesia. 

Namun, mereka diprovokasi dan tidak diberi pengetahuan.

"Saya kan mikir ini (jumlah TPNPB) hanya segitu. Lah, kok, dipateni (dibunuh) dal, del, dal, del, matek," kata Ketua Umum PDI-P itu.

"Kok urusan Papua, menurut saya, tidak selesai-selesai. Saya bingung sendiri," ujar dia.

Megawati beranggapan bahwa pengerahan sekian jumlah batalion di Papua juga dapat memicu efek psikologis pula bagi musuh sekaligus observasi medan tempur.

Baca juga: Pilot Susi Air Hampir 4 Bulan Disandera KKB Papua, Mahfud MD Masih Enggan Terima Bantuan Negara Lain

Megawati mengaku kini hanya bisa diam saja karena memang tak berwenang memberi perintah apa pun kepada TNI.

Ia kemudian mengenang masa ketika menjadi Wakil Presiden dan Pesiden saat Reformasi baru seumur jagung.

Ia mengaku geram ketika pasukan TNI banyak gugur saat pemerintahannya menggelar operasi militer di Aceh.

Megawati mengeklaim dirinya cukup keras dalam hal ini, apalagi ia mengaku menemukan bahwa para prajurit tewas mengenaskan karena hanya membawa separuh senjata ketika satu batalion maju tempur.

"Apa saya tidak ngamuk sebagai presiden, lho anak buah saya pada mati. Saya suruh selidiki ke RSPAD, siapa yang meninggal, siapa yang luka berat, siapa yang luka ringan," kata dia.

Baca juga: Megawati ke Koster soal WNA Nakal di Bali: Kamu Ini Gubernur, Tindak Tegas Semuanya

Adapun pendekatan bersenjata Indonesia atas Papua sudah diterapkan puluhan tahun dan tak berhasil mengakhiri persoalan.

Berbagai lembaga dan aktivis HAM serta kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah merekomendasikan pemerintah agar mengakhiri pendekatan ini dan memulai dialog dengan TPNPB dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sebab, bukan hanya berkepanjangan dan tak pernah berhasil, konflik bersenjata ini juga menimbulkan korban jiwa dari sisi prajurit TNI.

Pendekatan ini juga menimbulkan krisis kemanusiaan di Bumi Cenderawasih, ditandai dengan jatuhnya banyak korban sipil dan gelombang pengungsian warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com