Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jaya Suprana
Pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan

Penulis adalah pendiri Sanggar Pemelajaran Kemanusiaan.

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Kompas.com - 29/05/2023, 19:59 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA 1998, dengan penuh euphoria saya antusias menyambut kedatangan Orde Reformasi menggantikan Orde Baru.

Namun sejak awal secara intuitif saya merasakan beberapa kekeliruan hadir di tengah kebenaran Orde Reformasi yang menjelang awal abad XXI telah saya tuangkan secara tertulis pada buku “Kelirumologi Reformasi”.

Pada awalnya beberapa kekeliruan tersebut memang masih terasa samar-samar sebagai sekadar gejala simptomatis belaka tanpa kejelasan tentang apa sebenarnya sang penyakitnya sendiri.

Namun setelah 25 tahun berlalu, maka sang gejala yang semula terasa samar-samar itu lambat namun pasti berhasil menampakkan diri sebagai kenyataan faktual yang jelas secara tak terbantahkan tampak kejelasannya.

Primadona misproduksi terparah Orde Reformasi adalah pemerataan korupsi.

Perilaku buruk yang seharusnya dibasmi habis ternyata alih-alih hilang lenyap malah makin merajalela seperti penyakit kanker yang bermetastase liar dan buas merambah ke mana-mana tanpa terkendali akibat memang seolah tidak ada yang mau mengendalikannya.

Syukur Alhamdullilah, setelah 25 tahun berlalu, baru pada pertengahan 2023, tampil mantan Ketua MK yang kini diangkat menjadi Menko Polhukam setelah batal dicapreskan, Mahfud MD mulai turun-tangan untuk membenahi benang ruwet korupsi yang sudah terlanjur sangat ganas menggerogoti segenap sendi peradaban negeri kita tercinta ini.

Perjuangan Mahfud MD sungguh tidak ringan dan tidak mudah. Korupsi yang pada masa Orde Baru terbatas dilakukan oleh sekelompok penguasa tertentu saja ternyata pada masa Orde Reformasi malah terlanjur mengalami proses pemerataan ke segenap penjuru.

Orde Reformasi membiarkan proses pemerataan korupsi terjadi secara struktural serta sistematis masif merata sampai jenjang terbawah.

Orde Reformasi telah berhasil mendemokratisasikan korupsi sehingga siapa saja yang sedang memegang tampuk kekuasaan bisa kalau mau melakukan korupsi yang sudah menjadi kelaziman yang sudah sedemikian melazim sehingga sama sekali tidak terasa luar biasa bagi masyarakat Indonesia masa kini.

Tiada hari tanpa korupsi. Para koruptor juga cukup cerdas dalam mewujudkan korupsi secara berjemaah dengan membagi-bagi hasil korupsi kepada para sejawat serta para penegak hukum. Jurus bagi-bagi itu ampuh mengamankan para koruptor dari risiko dimejahijaukan.

Para koruptor telah berhasil menciptakan suasana saling terkait sehingga apabila dirinya ditangkap, maka secara efek-domino akan menyeret para penerima bagi-bagi hasil korupsi untuk ikut bertanggung-jawab.

Sementara secara politis korupsi juga dimanfaatkan sebagai senjata untuk melumpuhkan lawan politik dengan melaporkan lawan politik ke KPK yang seharusnya independen namun de facto dependent maka tunduk pada penguasa yang sedang berkuasa.

Ancaman dipolisikan juga ampuh untuk membungkam oposisi di negeri yang konon demokratis maka seharusnya memberikan kebebasan berbicara kepada rakyatnya.

Pendek kata Orde Reformasi telah berhasil membudidayakan korupsi menjadi penyakit gawat darurat yang ganas merusak segenap sendi peradaban negara dan bangsa Indonesia.

Maka sekarang telah tiba saatnya masyarakat madani Indonesia bangkit untuk mendukung perjuangan Mahfud MD membasmi korupsi yang mustahil berhasil jika dilakukan hanya oleh Mahfud MD seorang diri saja.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com