Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/05/2023, 19:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Myrna Asnawati Safitri mengatakan, pihaknya akan memberi ruang bagi tanaman dari 38 provinsi di Indonesia bisa ditanam di Kota Nusantara.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penanaman tanaman endemik Kalimantan di Ibu Kota baru tersebut.

"Otorita akan memberikan ruang di area rimba kota untuk tanaman dari 38 provinsi Indonesia dan melakukan upaya penanaman kembali tanaman endemik Kalimantan dan tanaman Nusantara lain," ujar Myrna dilansir siaran pers Otorita IKN pada Kamis (25/5/2023).

Baca juga: UU Pemilu Paling Banyak Digugat ke MK, UU IKN Nomor Dua

Myrna menjelaskan, saat ini Otorita IKN sedang mendesain Rimba Kultural Nusantara atau rimba kota.

Menurutnya, area yang menggabungkan konsep budaya dan hutan itu akan berada di Kota Nusantara.

“Hutan dan kebudayaan harus tersambung. Sambungan tersebut bisa diwujudkan sesuai dengan tata ruang di area rimba kota. Kami sudah mencoba mengidentifikasi lokasinya," ungkap Myrna.

"Kita akan melihat bagaimana keanekaragaman hayati lokal dan keanekaragaman hayati Indonesia bisa hadir bersama-sama,” kata dia.

Baca juga: UU Pemilu Paling Banyak Digugat ke MK, UU IKN Nomor Dua

Lebih lanjut Myrna mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menyusun Rencana Induk Keanekaragaman Hayati IKN.

Hal ini merupakan wujud pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati, dan sebagai arah dalam pengawalan pembangunan di IKN.

“Kami juga dalam proses menyusun kebijakan terkait dengan kearifan lokal,” ungkapnya.

Adapun kajian akademik dari kebijakan tersebut sedang disusun, dan sedang melakukan dialog dengan masyarakat termasuk kelompok perempuan.

Sementara itu, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro mengingatkan bahwa dalam membangun IKN tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana seluruh pembangunan dapat terlaksana namun tetap dapat memperhatikan fungsi hutan, keanekaragaman hayati hingga perubahan iklim.

“Aspek lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam proses pembangunan IKN,” ujar Satryo.

“Ke depan selalu kita sebutkan bahwa IKN ini adalah kota hutan berkelanjutan. Mudah-mudahan upaya kita dalam menjadikan kota ini akan terwujud sesuai dengan cita-cita kita semua,” tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com