Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhardis
PNS

Saat ini bekerja sebagai periset di Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas, BRIN

"Labelling"

Kompas.com - 25/05/2023, 07:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DALAM beberapa tahun terakhir, wacana politik telah makin terpolarisasi. Banyak faktor yang berkontribusi pada tren ini. Salah satu tren yang signifikan adalah penggunaan labelling (penandaan) pribadi dalam politik.

Labelling ini melibatkan pemberian label negatif atau positif kepada individu atau kelompok berdasarkan keyakinan politik mereka, karakteristik pribadi, atau latar belakang.

Dalam dunia politik, labelling menjadi cara umum untuk mengategorikan individu atau kelompok berdasarkan keyakinan politik mereka.

Labelling sering kali berbentuk nama atau istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang dengan ideologi politik tertentu, seperti "kadrun," "kecebong," "radikal," dan "ekstremis" untuk menciptakan pertentangan kita-versus-mereka.

Labelling dapat digunakan dengan alasan positif atau negatif, tetapi sering kali digunakan sebagai alat untuk mencemarkan atau mencela lawan dengan pandangan berbeda.

Labelling pribadi dalam politik tentunya memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik dan memengaruhi cara orang melihat individu atau kelompok dengan keyakinan politik yang berbeda.

Ketika label digunakan untuk menggambarkan seseorang, sering kali terkait dengan stereotipe atau persepsi dengan label tersebut.

Tidak jarang labelling memperkuat stereotipe dan dapat mengarah pada diskriminasi dan prasangka.

Ketika individu atau kelompok diberi label, hal tersebut dapat menciptakan perasaan perpecahan dan membuat lebih sulit untuk menemukan titik temu.

Individu yang diberi label (lebih-lebih sang tokoh calon pemimpin) juga mungkin kurang cenderung terlibat dalam diskusi politik karena mereka merasa pandangan mereka tidak akan dihargai atau didengar.

Hal tersebut dapat menciptakan perasaan "kita" versus "mereka." Iklim politik menjadi terpolarisasi.

Nah, media memainkan peran yang signifikan dalam mempertahankan labelling pribadi dalam politik. Outlet berita sering menggunakan label untuk menggambarkan partai politik, gerakan, dan politisi individu, yang dapat memengaruhi cara orang melihat individu atau kelompok tersebut.

Dengan demikian, penting bagi outlet berita untuk menjaga objektivitas dan menghindari menggunakan label pribadi yang dapat berkontribusi pada polarisasi politik dan tribalisme, bukan?

Namun, ada strategi yang dapat kita praktikkan untuk mengatasi labelling pribadi dan menciptakan wacana politik yang lebih santun dan efektif.

Pertama, kita harus fokus pada pandangan dan ide-ide spesifik dari orang tersebut, tanpa membiarkan label menghalangi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com