Wapres Minta Menteri Kejar Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para menteri dan kepala lembaga untuk bekerja menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target nol persen pada tahun 2024 mendatang.

Hal ini ia sampaikan saat membuka rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

"Kita menargetkan kemiskinan ekstrem di Indonesia sebesar nol persen tahun 2024. Upaya ini menjadi tantangan tersendiri, emngingat penurunan kemiskinan ekstrem merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembangunan," kata Ma'ruf saat membuka rapat.

Guna menekan angka kemiskinan ekstrem tersebut, Ma'ruf berpesan agar data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dipertajam untuk meningkatkan akurasi program, khususnya bagi keluarga miskin ekstrem yang belum terjangkau.

Baca juga: Pemerintah Berencana Geser Anggaran Sejumlah Pos Subsidi untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem

Ia menyebutkan, data P3KE ini ini memiliki informasi by name, by address, by NIK, bahkan memuat karakteristik sosial-ekonomi keluarga serta peringkat kesejahteraan keluarga.

"Saya minta rapat hari ini dapat dilaporkan mengenai pemanfaatan data P3KE, baik oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, serta evaluasi pemanfaatannya," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf juga menyoroti laporan Bank Dunia pada Mei 2023 yang menyebutkan Indonesia sudah berada di jalur yang benar dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.

Namun, data yang dirilis Bank Dunia itu tidak selaras dengan hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022.

Baca juga: Saat PDI-P Pertanyakan Legacy Anies: Jakarta Macet hingga Pertanyakan Tingkat Kemiskinan

"Kemiskinan ekstrem ini menurut Bank Dunia katanya Maret 2022 telah 1,5 persen, walaupun berbeda ini dengan hasil susenas dari BPS yang pada Maret 2022, sebesar 2,04 persen. Ini yang nanti kita cross (check) ya," kata Ma'ruf.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzyah, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

Diketahui, Jokowi menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa turun menjadi nol persen pada 2024 atau di akhir masa jabatannya.

Target tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Adapun pada Maret 2022, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia tercatat sebesar 2,04 persen, turun dari Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen.