Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 70,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 22/05/2023, 05:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 29 April-10 Mei 2023 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berada di angka 70,1 persen.

"Tujuh dari 10 responden yang diminta penilaiannya menyatakan 'puas' pada kinerja pemerintah," tulis tim Litbang Kompas, dikutip dari Harian Kompas edisi Senin (22/5/2023).

Capaian ini tercatat naik 0,8 persen bila dibandingkan survei sebelumnya pada Januari 2023. Adapun angka tertinggi terjadi pada Januari 2022 sebesar 73,9 persen.

Apabila diperinci dari sektor masing-masing, kepuasan publik tertinggi disumbangkan oleh sektor kesejahteraan sosial, di mana terdapat 78 persen repsonden yang menyatakan puas, naik 0,7 persen dibandingkan survei sebelumnya.

Baca juga: Survei SMRC: Ganjar Dinilai Paling Bisa Melanjutkan Program Jokowi, Disusul Prabowo

Survei juga mencatat sebanyak 74,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik keamanan. Namun, angka ini turun 4,8 persen dibandingkan survei bulan Januari 2023.

Litbang Kompas/RFC/BES Survei Litbang Kompas: Kepuasan dan Ketidakpuasan Terhadap Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Sementara itu, kepuasan publik di sektor penegakan hukum naik dari 55,1 persen menjadi 59 persen. Lalu, di sektor perekonomian naik dari 53,5 persen menjadi 59,5 persen.

"Kepuasan terhadap kinerja pemerintah tampak pada sebagian besar bidang persoalan. Pemerintah dinilai responsif dalam mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan masyarakat," tulis Litbang Kompas.

Dari 20 indikator penilaian yang terangkum dalam empat sektor di atas, setidaknya ada 15 indikator penilaian yang tingkat kepuasannya meningkat pada bulan ini.

Baca juga: Jokowi dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy Reunian di Sela-sela KTT G7

Sementara itu, terdapat lima persoalan yang dinilai cenderung menurun, yakni menjamin warga bebas berpendapat dari 71 persen ke 70,5 persen. Lalu, mengembangkan budaya gotong royong dari 76 persen ke 74 persen.

Kemudian, meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dari 80,1 persen ke 79,4 persen. Lalu, meningkatkan kualitas pendidikan dari 76 persen ke 74,2 persen.

Selanjutnya, memeratakan pembangunan antarwilayah dari 65,4 persen ke 64,4 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 29 April-10 Mei 2023.

Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 30 provinsi Indonesia.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, dengan margin of error lebih kurang 2,83 persen.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Generasi Z terhadap Pemerintah Lebih Tinggi Dibandingkan Responden Umum

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com