Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY soal Cawapres Anies: Jangan Sampai Seperti Ada Kawin Paksa

Kompas.com - 20/05/2023, 21:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap jangan sampai ada keterpaksaan terkait calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Pasalnya, Koalisi Perubahan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan sendiri cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

"Jangan sampai seperti ada kawin paksa," ujar AHY saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Soal Sosok Cawapres pada Pemilu 2024, Anies: yang Punya Efek Kejut!

AHY menjelaskan, Anies harus diberi kesempatan untuk mencari cawapres yang memiliki visi yang sama, berintegritas, serta punya kapabilitas yang cakap.

Dengan demikian, Anies bisa mencapai kemenangan bersama cawapres pilihannya.

"Artinya, kita tahu bahwa semua agenda perubahan tadi tidak bisa terwujud kalau pasangan ini tidak berlayar dan tidak menang. Artinya, koalisinya harus solid berlayar dan menang bersama-sama," tutur AHY.

Anies Baswedan mengatakan ingin memberikan efek kejut terkait cawapres yang akan diumumkan untuk Pilpres 2024.

Hanya saja, untuk saat ini, cawapres Anies masih belum mengerucut ke satu nama.

Baca juga: Disebut Pegang Kunci Cawapres Prabowo, Cak Imin: Kami Masih Konsisten dengan Rencana Awal

"Jadi itu semua masih dalam proses. Dan kita insya Allah ingin agar yang nanti diumumkan memiliki efek kejut bagi semua," ujar Anies saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta.

Anies menjelaskan, Koalisi Perubahan masih melakukan seleksi terhadap kandidat cawapres yang ada.

Dia enggan membocorkan jenis kelamin dari cawapres yang akan dipilih.

"Terkait dengan penominasian, masih berjalan. Bisa laki-laki, bisa perempuan," imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com