Salin Artikel

AHY soal Cawapres Anies: Jangan Sampai Seperti Ada Kawin Paksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap jangan sampai ada keterpaksaan terkait calon wakil presiden (cawapres) untuk bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

Pasalnya, Koalisi Perubahan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk menentukan sendiri cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024.

"Jangan sampai seperti ada kawin paksa," ujar AHY saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

AHY menjelaskan, Anies harus diberi kesempatan untuk mencari cawapres yang memiliki visi yang sama, berintegritas, serta punya kapabilitas yang cakap.

Dengan demikian, Anies bisa mencapai kemenangan bersama cawapres pilihannya.

"Artinya, kita tahu bahwa semua agenda perubahan tadi tidak bisa terwujud kalau pasangan ini tidak berlayar dan tidak menang. Artinya, koalisinya harus solid berlayar dan menang bersama-sama," tutur AHY.

Anies Baswedan mengatakan ingin memberikan efek kejut terkait cawapres yang akan diumumkan untuk Pilpres 2024.

Hanya saja, untuk saat ini, cawapres Anies masih belum mengerucut ke satu nama.

"Jadi itu semua masih dalam proses. Dan kita insya Allah ingin agar yang nanti diumumkan memiliki efek kejut bagi semua," ujar Anies saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta.

Anies menjelaskan, Koalisi Perubahan masih melakukan seleksi terhadap kandidat cawapres yang ada.

Dia enggan membocorkan jenis kelamin dari cawapres yang akan dipilih.

"Terkait dengan penominasian, masih berjalan. Bisa laki-laki, bisa perempuan," imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/20/21371891/ahy-soal-cawapres-anies-jangan-sampai-seperti-ada-kawin-paksa

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke