Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Ajak Ganjar Bicara dengan Taj Yasin soal Pengunduran Diri sebagai Wagub

Kompas.com - 13/05/2023, 00:11 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengajak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk bicara dengan Taj Yasin Maimoen soal pengunduran dirinya sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi berharap Ganjar dan Taj Yasin bakal bertemu di Rembang, Jawa Tengah, Sabtu (13/5/2023) dalam acara pernikahan salah satu petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Pak Ganjar hadir, dan semoga Gus Yasin hadir, dan semoga bisa ketemu. Kita juga akan menayakan soal pengunduran diri beliau untuk ikut dalam pemilihan umum. Karena maju sebagai anggota DPD,” tutur Arwani di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Baca juga: PPP Sambut Baik jika PAN Akhirnya Dukung Ganjar Capres

Ia pun mengaku PPP belum menerima surat pengunduran diri Taj Yasin sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Maka, saat ini PPP juga belum menentukan siapa figur yang akan dipilih untuk menggantikan Taj Yasin jika akhirnya benar-benar mundur dari posisi tersebut.

“Kita ketemu dulu dengan beliau, dan gubernur dan wakil gubernur satu pasang,” ucapnya.

Terakhir, ia menuturkan juga belum berkomunikasi dengan Taj Yasin. Info mundurnya Taj Yasin pun diketahui Arwani dari rekan-rekan media.

Baca juga: PPP Dengar PAN Segera Ikut Usung Ganjar Capres

Namun PPP, lanjut dia, bakal menghormati apapun pilihan politik yang diambil Taj Yasin saat ini.

“Jadi kami menghormati pilihan politik beliau untuk memilih jalur di DPD,” imbuh dia.

Diketahui Taj Yasin siap mundur jika akhirnya ditetapkan sebagai calon legislatif (caleg) DPD RI. Ia mengaku sudah membawa surat pengunduran diri saat mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Tengah, Kamis (12/5/2023).

Tapi, surat pengunduran diri itu juga belum dibawa ke DPRD Jawa Tengah. Alasannya, KPUD Jawa Tengah hanya meminta syarat surat pengunduran diri dan tak memberi masukan harus dikirim ke pihak legislatif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com