Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Yamitema Laoly, Anak Menkumham yang Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Monopoli Bisnis di Lapas

Kompas.com - 09/05/2023, 06:32 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Komrad Pancasila melaporkan anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Komrad Pancasila Antony Yudha mengatakan, pelaporan ini berangkat dari beredarnya informasi Yamitema memonopoli bisnis di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Makanya kita datang ke KPK untuk menelusuri apakah dugaan monopoli itu benar adanya," kata Antony saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (8/5/2023).

Menurut Antony, informasi itu menyebutkan, beberapa kegiatan perekonomian di lapas seperti pengadaan makanan dan minuman, dilakukan Yayasan Jeera Foundation.

Yayasan itu disebut menjadi bagian dari PT Natur Palas Indonesia yang dimiliki Yasonna dan beroperasi di ratusan lapas.

"Direksinya adalah Yamitema Laoly yang merupakan anak dari Menkumham," tutur Antony.

Isu keterlibatan Yamitema dalam bisnis di lapas mengemuka setelah Tio menyebutkan ada anak menteri yang terlibat dalam monopoli bisnis di lapas.

Baca juga: Anak Yasonna Laoly Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Monopoli Bisnis di Lapas

Hal itu disampaikan Tio dalam wawancara bersama presenter Uya Kuya.

Potongan video wawancara itu lalu dikomentari oleh akun Twitter @PartaiSocmed yang menyebutkan bahwa anak menteri yang dimaksud adalah Yamitema Laoly.

"Yg dimaksud Tio Pakusadewo pada bagian akhir video ini adalah Jeera Foundation dgn perusahaannya PT Natur Palas Indonesia yg memonopoli bisnis koperasi dan kantin di beberapa Lapas besar, dimana anak Yasonna Laoly jadi Chairman dan Co Founder," tulis @PartaiSocmed.

Berikut profil Yamitema Laoly:

Dikutip Tribunnews.com, Yamitema merupakan lulusan sarjana hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU).

Setelah menyelesaikan pendidikan S1, Yamitema melanjutkan pendidikan S2 hukum di Universitas Indonesia.

Yamitema sering mendampingi ayahnya termasuk dalam berbagai kegiatan PDI Perjuangan (PDI-P).

Di antaranya ia menemani Yasonna mengikuti Kongres V PDI-P di Bali. Dia juga hadir saat Yasonna dilantik menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Terseret kasus dugaan suap

Putra Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly (kedua dari kiri), menunggu giliran pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (18/11/2019).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Putra Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly (kedua dari kiri), menunggu giliran pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (18/11/2019).
Pada tahun 2019, Yamitema pernah terseret kasus dugaan suap yang dilakukan Wali Kota Medan nonaktif Dzulmi Eldin.

Saat itu ia sempat diperiksa oleh KPK dan ditanyai terkait proyek-proyek Dinas PUPR Medan yang diduga dikerjakan oleh perusahaan miliknya.

Baca juga: Yayasan Anak Yasonna Laoly Disebut Terlibat Bisnis Narkoba, Wamenkumham: Menyesatkan!

Akan tetapi, saat itu Yamitema berhasil lepas dari jerat kasus dugaan korupsi tersebut dan tidak menjadi tersangka.

(Penulis: Syakirun Ni'am, Nur Rohmi Aida | Editor: Rizal Setyo Nugroho, Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com