Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Berharap Negara Netral dan Tak Intervensi Rakyat Jelang Pilpres

Kompas.com - 07/05/2023, 20:27 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengimbau supaya negara tidak berupaya mempengaruhi rakyat buat menentukan presiden selanjutnya dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," kata Anies saat menyampaikan pidato politik dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).

Anies mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi modern dan seharusnya tidak menerapkan cara-cara pemerintahan yang bertentangan dengan prinsip itu.

Menurut Anies, di dalam negara demokrasi modern dan proses pergantian kepemimpinan tidak ada kekuasaan yang berpindah atau hilang.

Baca juga: Jokowi Tak Lagi Anggap Nasdem di Koalisi Pemerintahan, Anies Bilang Begini

"Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat, dan setiap 5 tahun sekali rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian," ujar Anies.

Anies menilai jika terdapat pihak-pihak yang memiliki pandangan khawatir kehilangan kekuasaan maka sebenarnya tidak memahami prinsip dasar demokrasi.

"Rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan. Tidak perlu ada intervensi-intervensi," ucap Anies.

"Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga. Kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu. Jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS, sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekadar statistik hitungan. Ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini," papar Anies.

Baca juga: Anies Anggap Masukan Luhut soal Cawapres Tak Urgent dan Tidak Penting

Anies juga sempat menyampaikan pidato politik. Dia memaparkan beberapa garis besar pemikirannya untuk bersaing dengan kandidat lain dalam bursa bakal calon Pilpres 2024.

Salah satu gagasan Anies adalah tentang prinsip Satu Kesemakmuran.

Menurut Anies, salah satu amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Republik Indonesia berdiri untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Akan tetapi, kata Anies, dalam kenyataan hari ini masih terdapat ketimpangan dalam hal kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Anies Tak Pusing Selalu Nomor 3 di Survei, Flashback Kemenangan di Pilkada DKI Jakarta

"Iya negara kita satu, bahasa kita satu, wilayah kita satu, tapi kesemakmurannya masih berbeda-beda. Inilah yang kita akan arah ke depan. Satu perekonomian, satu kesemakmuran," ucap Anies.

"Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semua," lanjut Anies.

Anies mengatakan, visi pembangunan Indonesia ke depan adalah pemerataan kesejahteraan supaya tidak terjadi kesenjangan yang tinggi di seluruh wilayah.

"Ini komitmen kita bahwa berada dalam wilayah yang sama, teritori yang sama, kita harus bisa satu kesemakmuran. Inilah yang harus menjadi pegangan kita bahwa Republik ini tidak didirikan dengan perhitungan ongkos untung dan rugi. Republik ini didirikan dengan janji untuk seluruh tumpah darah Indonesia," papar Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com