Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Sebut Surya Paloh dan Luhut Bakal Bertemu dengan Jokowi

Kompas.com - 06/05/2023, 06:55 WIB
Tatang Guritno,
Nursita Sari

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan berencana untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Sugeng mengungkapkan, Paloh ingin membahas dinamika politik di Tanah Air. Paloh juga ingin Jokowi menghentikan endorse pada figur calon presiden (capres) tertentu.

Sugeng mengatakan, masukan itu juga sudah disampaikan kepada Luhut dalam pertemuan di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5/2023) siang.

“Tampaknya begitu (pesan Paloh untuk Jokowi diterima Luhut). Karena memang mereka berdua berkomitmen untuk bertemu bertiga,” kata Sugeng di Kantor Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat petang.

Baca juga: Surya Paloh Upayakan Komunikasi dengan Jokowi

Sugeng menuturkan, Paloh ingin Jokowi bersikap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Bagi Paloh, sikap Jokowi saat ini dengan menunjukkan dukungan pada capres tertentu tidak sehat untuk kontestasi elektoral mendatang.

Bagi Paloh, sebagai seorang Presiden, Jokowi adalah milik semua rakyatnya, termasuk figur-figur yang akan berkompetisi memperebutkan kursi RI-1.

“Intinya bagaimana meng-endorse satu per satu itu menurut hemat kami tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe kalau bahasa umumnya,” tutur Sugeng.

Baca juga: Tanggapi Bakal Koalisi Besar, Surya Paloh: Rakyat Melihat Sosok, Bukan Partai

Sugeng juga mengaku Paloh tak mengetahui kenapa Jokowi tidak mengundangnya dalam pertemuan dengan ketua umum partai politik (parpol) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Sebab, Nasdem telah bekerja sama dengan Jokowi memenangi dua kali pilpres, tahun 2014 dan 2019.

“Bukan sekadar pendukung, kami adalah pengusung utama, maka kami tuh ingin Pak Jokowi meninggalkan legacy yang baik, baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, tata negara dan lain sebagainya,” imbuh Sugeng.

Baca juga: Kepada Luhut, Surya Paloh Minta Agar Jokowi Setop Endorse Capres Tertentu

Diketahui, Jokowi telah mengungkapkan alasannya tak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan di Istana Merdeka.

Alasannya karena Nasdem telah membentuk koalisi sendiri yang berbeda dengan enam parpol lain yang berada di koalisi pemerintah saat ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com