KILAS

Kilas Daerah Semarang

Dianggap Hina Megawati, TikToker Bima Yudho Dikecam Hendrar Prihadi

Kompas.com - 27/04/2023, 21:15 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih (DPP TMP) Hendrar Prihadi mengecam TikToker Bima Yudho yang dianggap menyinggung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Kami sangat terbuka jika pesan yang dimaksudkan adalah sebuah kritik. Tapi jika sudah menjurus pada olokan yang sifatnya personal dan bahkan merendahkan kehormatan, ini tentu kami kecam keras,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/4/2023).

Untuk diketahui, dalam unggahan video dari akun TikTok Bima Yudho menyebutkan kata “janda” yang diduga merujuk Megawati.

Setelah ungkapan di video tersebut viral, Bima menyatakan penggunaan kata “janda” tidak dimaksudkan bermakna negatif dan menyampaikan permintaan maaf.

Menanggapi hal itu, Hendrar menilai perkataan Bima tetap tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Ia pun meminta agar berbagai bentuk ujaran bernada penghinaan kepada Megawati tidak terulang.

Baca juga: TikTokers Bima Yudho Kembali Viral karena Diduga Singgung Megawati, Organisasi Sayap PDI-P Mengaku Tersinggung

“Maka kami dari DPP TMP meminta untuk tindakan seperti itu tidak terulang lagi oleh siapa pun," tegas pria yang akrab disapa Hendi itu.

Hendi menekankan, DPP TMP dan PDI Perjuangan secara umum tidak antikritik atau selalu terbuka terhadap segala masukan, kritik, serta saran yang disampaikan secara santun.

Terkait video viral tersebut, dia menilai perkataan Bima mengarah kepada mengolok-ngolok personal ketimbang sebuah pesan kritik.

Dia pun menegaskan, setiap orang memiliki kehormatan yang harus dijaga sehingga kritikan keras sekalipun harus disampaikan dengan menjunjung sopan santun.

Mantan Wali Kota (Walkot) Semarang itu mengatakan, DPP TMP akan selalu menjaga penuh kehormatan Megawati sebagai Ketua Umum PDIP.

Baca juga: Polisi Hentikan Kasus Tiktoker Bima, Diksi Dajal Bukan Tindak Pidana

“Jadi apa yang disampaikannya dengan gaya seperti itu tentu saja sangat menyinggung kami. Jangan sampai ujaran-ujaran tidak santun serta tidak terpuji seperti itu dibiarkan dan terjadi lagi," tegasnya.

Di sisi lain, Hendi mengatakan, TMP sebagai salah satu organisasi sayap PDI Perjuangan yang banyak berisi anak muda sangat mengapresiasi anak muda yang memiliki pemikiran dan sikap kritis.

Namun, TMP juga selalu mengingatkan agar kritik tersebut dapat disampaikan dalam koridor yang sepatutnya.

"Di TMP juga isinya anak muda-anak muda yang kritis, tetapi tidak kebablasan seperti itu. Kami meyakini bahwa kecerdasan seseorang juga bisa dilihat dari cara bertutur katanya,” ujarnya.

Hendi mengimbau, ketika seseorang ingin mengkritik hendaknya disampaikan dengan data yang valid, tutur kata yang sopan, seperti falsafah Jawa “menang tanpa ngasorake” atau menang tanpa merendahkan.

Baca juga: Nama Kepala LKPP Hendrar Prihadi Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta 2024, Pengamat : Lebih Cocok di Jateng

Baca tentang

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com