Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Evakuasi WNI di Sudan, Puan: Keselamatan WNI Harus Jadi Prioritas

Kompas.com - 27/04/2023, 19:45 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani menegaskan, Pemerintah Indonesia harus menjamin keselamatan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang kini berada di wilayah konflik di Sudan.

Untuk itu, Puan ingin operasi evakuasi WNI di Sudan yang melibatkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berjalan dengan aman dan selamat.

"Saya mengapresiasi kinerja Kemenlu dan TNI dalam melakukan evakuasi terhadap warga negara kita di Sudan," ujar Puan.

“Di manapun WNI berada, keselamatan WNI harus menjadi prioritas. Saya berharap proses evakuasi selanjutnya bisa segera dilaksanakan. Meski berada di luar negeri, WNI sudah selayaknya tetap mendapatkan perlindungan,” ungkap Puan seperti dimuat dpr.go.id, Kamis (27/4/2023).

Baca juga: Bantu Evakuasi WNI di Sudan, Dubes Arab Saudi: Komitmen Kami untuk Kemanusiaan di Dunia

Puan menekankan bahwa gerak cepat evakuasi harus dilakukan. Diketahui, proses evakuasi tahap satu dan kedua sudah berhasil membawa 557 WNI. Mereka kini dikabarkan sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi.

Lebih lanjut, Puan juga meminta Kemenlu selalu menyiagakan tenaga medis demi memastikan kesehatan WNI yang telah berhasil dievakuasi.

Menurutnya, kesehatan WNI yang dievakuasi harus selalu terjaga lantaran mereka menempuh proses dan perjalanan yang panjang.

“Nyawa warga kita sangat berharga dan merupakan tanggung jawab Negara. Untuk itu, Kemenlu sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus bisa menjamin keselamatan mereka,” ujar Cucu Bung Karno itu.

Puan menyadari, selama menjalankan operasi evakuasi tersebut, Pemerintah Indonesia akan menghadapi sejumlah kendala dan tantangan.

Baca juga: Kronologi Bus Evakuasi WNI di Sudan Kecelakaan hingga 3 Orang Terluka

 

Guna memaksimalkan misi penyelamatan, Puan berpesan agar seluruh pihak konsisten bersinergi dengan tidak mengedepankan ego sektoral. Termasuk, berkolaborasi dengan berbagai negara untuk mempermudah proses evakuasi.

"Keberadaan WNI menjadi salah satu agenda yang diperjuangkan DPR untuk melindungi keamanan WNI, meskipun dalam kondisi-kondisi darurat yang tidak dapat diprediksi,” ujar perempuan pertama yang memperoleh kepercayaan sebagai Ketua DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Kisah Runiti Tegar Berhaji meski Suami Meninggal di Embarkasi

Nasional
Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Jokowi Mengaku Tak Bahas Rencana Pertemuan dengan Megawati Saat Bertemu Puan di Bali

Nasional
Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Soal Efek Samping Vaksin AstraZeneca, Menkes Sebut WHO Sudah Ingatkan Risikonya

Nasional
Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Kemendikbud Akan Turun Periksa Kenaikan UKT, Komisi X DPR: Semoga Bisa Jawab Kegelisahan Mahasiswa

Nasional
TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

TII Serahkan Petisi Pansel KPK, Presiden Jokowi Didesak Pilih Sosok Berintegritas

Nasional
Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Dilaporkan Nurul Ghufron ke Polisi, Ketua Dewas KPK: Ini Tidak Mengenakkan

Nasional
Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Tak Takut Dilaporkan ke Bareskrim, Dewas KPK: Orang Sudah Tua, Mau Diapain Lagi Sih?

Nasional
Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Kemendikbud Kini Sebut Pendidikan Tinggi Penting, Janji Buka Akses Luas untuk Publik

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98 Pajang Nisan Peristiwa dan Nama Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Permohonan Dinilai Kabur, MK Tak Dapat Terima Gugatan Gerindra Terkait Dapil Jabar 9

Nasional
Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Dewas KPK Heran Dilaporkan Ghufron ke Bareskrim Polri

Nasional
Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Wapres Kunker ke Mamuju, Saksikan Pengukuhan KDEKS Sulawesi Barat

Nasional
Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Momen Jokowi Jadi Fotografer Dadakan Delegasi Perancis Saat Kunjungi Tahura Bali

Nasional
Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Berjasa dalam Kemitraan Indonesia-Korsel, Menko Airlangga Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari GNU

Nasional
Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nadiem Ingin Datangi Kampus Sebelum Revisi Aturan yang Bikin UKT Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com