Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hary Tanoe Menghadap Jokowi di Istana

Kompas.com - 26/04/2023, 11:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (26/4/2023).

Hary hadir di Istana Kepresidenan pukul 09.14 WIB. Dia masuk lewat halaman belakang istana.

Saat berjalan masuk, tampak tangan Hary membawa sebuah map berwarna coklat.

Baca juga: Hary Tanoe Mengaku Siap Jadi Penghubung KIB-KIR Bangun Koalisi Besar

Setelah pertemuan, Hary keluar dari Istana pukul 10.42 WIB.

Menurut Hary, pertemuannya dengan Presiden Jokowi pada Rabu dalam rangka silaturahmi.

"Pertemuannya terkait silaturahmi. Jadi saya menghadap beliau setelah Lebaran. Karena waktu di Solo kan tida ada open house," ujar Hary selepas pertemuan.

Hary menuturkan, tak ada obrolan politik antara dia dan Kepala Negara.

Dia menegaskan, pembicaraan pada Rabu pagi hanya berisi obrolan ringan.

"Enggak (soal politik) enteng-enteng saja. Suasana masih libur jadi enggak mau berat-berat," katanya.

"Enggak ada, enggak ada. Enggak ada bisnis enggak ada politik, silaturahmi," kata bos MNC Media itu.

Baca juga: Airlangga dan Hary Tanoe Bertemu, Golkar-Perindo Jajaki Koalisi Besar

Hary pun mengakui bahwa pertemuan pada Rabu ini terjadi setelah dia meminta waktu bertemu dengan Presiden Jokowi.

"Saya minta waktu ke beliau. Enggak (tidak dipanggil)," kata dia.

Sementara itu, saat ditanya mengenai map berwarna coklat yang dibawanya saat akan masuk ke Istana menemui Presiden, Hary membantahnya.

"Enggak ada map coklat," kata Hary.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com