Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Dampak Imbauan Tunda Kepulangan, Pemudik yang Kembali pada Puncak Arus Balik Berkurang

Kompas.com - 26/04/2023, 09:36 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, ada penurunan sekitar 13 persen jumlah pemudik yang melakukan perjalanan di puncak arus balik Lebaran tanggal 24-25 April 2023 dari prediksi awal.

Menurut Kapolri, ini berkat kebijakan pemerintah yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pemudik menunda kepulangannya, sehingga menekan jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan di puncak arus balik Lebaran.

"Upaya dari pemerintah dengan mengumumkan untuk menghindari atau memilih untuk tidak balik mudik di tanggal 24-25 April yang diprediksi menjadi puncak arus balik ini, kita lihat dari hasil rapat bahwa imbauan tersebut cukup berdampak. Karena di perhitungan tadi terjadi penurunan 13 persen, dari angka semula," kata Sigit di Tol Cikampek Km 62, Selasa (25/4/2023), seperti dikutip dari keterangan tertulis.

Baca juga: Kapolri Sebut Imbauan Tak Balik Mudik Lebih Awal Efektif Turunkan 13 Persen Kendaraan Menuju Jakarta

Sigit mengatakan, kebijakan tersebut membuat kekhawatiran soal melonjaknya volume kendaraan saat arus balik Lebaran 2023 dapat terhindarkan.

Sebab, tidak semua pemudik kembali pulang dalam waktu bersamaan.

"Karena kalau 203.000 semuanya turun, tentunya kondisi akan sangat padat, walaupun kita gunakan one way ataupun rekayasa lain tetap akan terjadi kemacetan," ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten itu kembali menekankan, strategi dan upaya pemerintah terkait arus balik yang membuat masyarakat terlayani dengan baik dan terhindar dari potensi kemacetan panjang.

Baca juga: Naik Helikopter, Kapolri Tinjau Arus Balik di Tol Kalikangkung-Cikampek hingga Jalan Arteri

Selain itu, Sigit mengatakan, seluruh jajaran Kepolisian telah melakukan upaya pengaturan terkait kepadatan di rest area yang sewaktu-waktu penuh sehingga rawan menyebabkan kemacetan.

"Yang jelas dari petugas sudah mengatur rest area mana yang masih diizinkan untuk dibuka. Namun juga akan ada kebijakan menutup rest area tersebut yang memang dirasa sudah padat untuk di alirkan ke rest area lain. Petugas di lapangan akan berikan petunjuk dan informasi, sehingga masyarakat tidak kebingungan pada saat akan ambil keputusan untuk istirahat," ujar Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com