Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Proyeksi Peta Politik setelah PDI-P Usung Ganjar Pranowo: Akan Ada 2, 3, atau 4 Koalisi?

Kompas.com - 25/04/2023, 14:12 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Jumat (21/4/2023), menyatakan akan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu Presiden 2024. Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengumumkan langsung penunjukan Ganjar ini.

Pertanyaannya kemudian, bakal seperti apa pergerakan bidak politik nasional karena keputusan partai pemenang Pemilu 2019 ini? Dalam tataran praktis, akan ada berapa koalisi pengusung pasangan calon yang berkontestasi di Pemilu Presiden 2024?

"PDI-P punya 128 kursi (di DPR), (tapi) kalau paksakan maju sendiri (tanpa koalisi), berisiko kandidasi belum tentu memenangi kontestasi," kata pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto, dalam percakapan dengan Kompas.com, Minggu (23/4/2023). 

Menurut Gun Gun, langkah PDI-P mengumumkan Ganjar sebagai kandidat yang diusung di Pemilu Presiden 2024 punya efek pada aksi-reaksi dari kekuatan politik lain.

"Ini game changer yang ditunggu dalam lanskap kekuatan politik koalisi kandidasi. Pencapresan Ganjar akan menstimulasi peta koalisi partai-partai," kata Gun Gun.

Sejumlah pengamat berpendapat bahwa dengan melihat kondisi saat ini maka proyeksi realistis peta kontestasi Pemilu Presiden 2024 adalah akan ada tiga koalisi yang bakal mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. 

Namun, ada juga yang menyebut kemungkinan Pemilu Presiden 2024 bakal menghadap-hadapkan dua atau bahkan empat koalisi bisa terjadi. Seperti apa analisis masing-masing?

Basis koalisi

Sebelum masuk ke analisis soal kemungkinan koalisi yang bakal terbentuk untuk Pemilu Presiden 2024, basis pengusungan kandidat kepemimpinan nasional pada 2024 adalah hasil Pemilu Legislatif 2019.

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), hanya partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan minimal 20 persen kursi DPR atau minimal 25 persen suara pemilu legislatif sebelumnya yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Untuk mendapatkan kursi di DPR, partai politik harus mendapatkan minimal 4 persen suara di pemilu legislatif. Jumlah kursi yang ada di DPR hasil Pemilu Legislatif 2019, yaitu 575, dibagikan kepada partai yang lolos batas yang dikenal juga dengan sebutan parliamentary treshold tersebut, berdasarkan perolehan suara dan alokasi kursi di 80 daerah pemilihan (dapil) di 34 provinsi pada saat itu

Dari Pemilu Legislatif 2019, ada sembilan partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, yaitu PDI-P, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

 

Dari data di atas, PDI-P telah memenuhi syarat perolehan minimal kursi DPR untuk dapat mengajukan sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu Presiden 2024. Namun, sejumlah kalangan berkeyakinan partai ini tidak akan mengambil opsi itu.

Hingga tulisan ini tayang, sejumlah geliat pergerakan partai politik sudah terpantau, bahkan sejak sebelum PDI-P menegaskan posisinya akan mengusung calon presiden dalam Pemilu Presiden 2024. Sejumlah wacana dan penyebutan koalisi pun sudah muncul.

Setidaknya sudah ada tiga nama wacana koalisi yang mencuat ke permukaan, yaitu Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan Koalisi Indonesia Raya (KIR).

Koalisi Perubahan mencakup Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Adapun KIB mencakup PPP, PAN, dan Partai Golkar. Sementara itu, KIR berisi Gerindra dan PKB. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan menginisiasi memunculkan wacana Koalisi Besar. Dalam wacana ini, koalisi berisi Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Penunjukan Ganjar menjadi bakal calon presiden dari PDI-P pun disebut menjadi bagian untuk mendorong partai ini bergabung dalam wacana Koalisi Besar.

Proyeksi realistis: 3 koalisi

Gun Gun memperkirakan Pemilu Presiden 2024 akan berlangsung dua tahap dengan tiga koalisi berkontestasi.

Selain PDI-P dengan Ganjar sebagai bakal calon presiden yang diusung, ujar Gun Gun, ada Anies Baswedan yang sudah jauh-jauh hari dideklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal calon presiden-nya. 

Bila Prabowo Subianto masih berkehendak maju lagi menjadi bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024, kata Gun Gun, peta proyeksi tiga koalisi akan terbentuk.

Menurut Gun Gun, proyeksi tiga koalisi hanya akan gugur bila Prabowo bersedia menjadi bakal calon wakil presiden bagi Ganjar. Jika skenario dua koalisi yang terjadi, lanjut dia, wacana Koalisi Besar yang digagas Jokowi justru yang akan mendapatkan momentum.

"(Sebaliknya), bila Prabowo masih maju menjadi bakal calon presiden, sangat mungkin ada tiga poros (di Pemilu Presiden 2024), yaitu Koalisi Perubahan (yang mengusung Anies), koalisi (yang mengusung) Prabowo, dan koalisi (yang mencalonkan) Ganjar," tegas Gun Gun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com