Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Hanura Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar sebagai Capres 2024

Kompas.com - 22/04/2023, 15:09 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendeklarasikan dukungan penuh untuk Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menjadi calon presiden (capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO menilai keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menunjuk Ganjar sebagai capres sudah tepat.

"Saya sepakat kita, saya, partai saya, Partai Hanura Republik Indonesia dengan seluruh perangkatnya, dengan zoom tadi malam, pada jam 5 sore, kita memutuskan bersama seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia ini, DPD-DPD di seluruh Indonesia menyatakan sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo," kata OSO di kediamannya, Setiabudi, Jakarta, Sabtu (22/4/2023).

Baca juga: OSO Terang-terangan Tak Dukung Anies di Depan Jokowi, Nasdem Bilang Begini

Menurut OSO, Ganjar Pranowo adalah sosok yang berpihak kepada daerah.

Ditambah lagi, ia menilai daerah yang makmur akan membuat negara Indonesia menjadi semakin makmur.

"Saya melihat adalah kepentingan bangsa lebih diutamakan dalam meneruskan pola sistem yang betul-betul berpihak kepada daerah, karena tagline partai saya adalah berpihak kepada daerah. Sebab daerah makmur baru ada Indonesia makmur, bukan Jakarta makmur artinya indonesia makmur," ujarnya.

Meski telah menyatakan dukungan penuh kepada capres yang diusung PDI-P, OSO mengaku belum memutuskan arah koalisi partainya.

Baca juga: Jokowi Sebut 7 Nama Kandidat Cawapres Ganjar, Sekjen PDI-P: Sudah Dikomunikasikan dengan Megawati

Ia mengatakan, hal utama dalam memberikan dukungan adalah ketulusan dan kesamaan visi, bukan perihal menjadi koalisi belaka.

Bahkan, menurutnya, dukungan Hanura kepada Ganjar dilakukan tanpa adanya arahan atau pertemuan dari pihak mana pun, termasuk PDI-P, Presiden Joko Widodo (Jokowi), atau Ganjar.

"Saya kira kita partai yang sudah dewasa, tidak perlu lagi kita mengadakan pertemuan-pertemuan. Kalau memang kita tulus, ikhlas mendukung itu buat apa pertemuan, kita pakai hati nurani, itulah partai kita. Jadi jangan mempermainkan ini yang membikin koalisi-koalisi, nanti juga bubar kalau koalisi tidak cocok," kata OSO.

Sementara saat ditanya soal sosok yang cocok menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar, OSO enggan banyak berkomentar. Sebab, itu merupakan keputusan dari Ganjar dan partainya.

Baca juga: Sebut 7 Nama Cocok Jadi Cawapres Ganjar, Jokowi: Ada Erick Thohir, Sandiaga Uno, Prabowo

Dalam kesempatan itu, OSO juga memandang peluang Ganjar menjadi Presiden Indonesia selanjutnya sangat besar.

Sebab, Ganjar dinilai memiliki latar belakang nasionalis dan memiliki banyak suara di Pulau Jawa.

"Ya maaf ya. Satu, dia orang Jawa. Kedua, memang suara itu adanya di Jawa ya. Tapi kalau kita bicara soal begini kan enggak baik, tapi itulah situasinya. Kan dia punya kans yang paling menjanjikan karena nasionalis," ujarnya.

Menurut OSO, jajaran partainya di daerah juga akan melakukan sosialisasi untuk mendukung Ganjar sebagai capres.

Ia bahkan menekankan partainya tidak menutup kemungkinan untuk membuat tim pemenangan Ganjar untuk Pilpres mendatang.

"Itu bisa saja karena tanpa dibikin pun kita sudah koordinasi dengan seluruh DPD dari kemarin. Kan mereka serempak menyambut itu dan bukan saya yang minta dan mereka serempak menyambut itu dan bukan saya yang minta," kata OSO.

Baca juga: Temui Jokowi di Istana, Ketum Hanura: Silaturahmi Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com