Komnas HAM Diminta Proaktif Wujudkan Dialog Damai di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur meminta Komisi Nasional HAk Asasi Manusia (Komnas HAM) agar proaktif mewujudkan dialog damai di Papua.

Komnas HAM bisa menjadi inisiator dan tidak pasif menunggu kesediaan dari para pihak yang berkonflik untuk mewujudkan dialog damai tersebut.

"Komnas HAM harusnya membuat peran proaktif. Dialog itu memang antara pihak, tapi inisiator dialog itu perlu ada secara kreatif, inovatif dan aktif," ujar Isnur dalam diskusi virtual, Kamis (20/4/2023).

Isnur mengatakan, hampir semua dialog damai dimulai dari pihak ketiga yang bisa menjadi penengah.

Baca juga: YLBHI Sebut Banyak Pihak Kecewa Ketika Komnas HAM Cabut Jeda Kemanusiaan di Papua

Komnas HAM dinilai memiliki peran dan kewenangan tersebut. Lembaga yang berkantor di Menteng, Jakarta Pusat itu dinilai memiliki mandat menjemput para aktor yang bertikai untuk dipertemukan dalam dialog damai.

"Kalau hanya menunggu, diam, menunggu kesediaan kapan terjadi dialog itu? Dialog itu ada ketika Komnas HAM aktif melakukan kegiatan atau jemput bola," kata Isnur.

"Saya menyarankan Komnas HAM meneruskan dialog-dialog damai secara aktif," sambung dia.

Terpisah, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan dialog damai masih dalam proses.

Dia menyebut proses itu memerlukan kesediaan dan kesiapan dari para pihak yang berkonflik, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan TNI.

"Proses dialog memerlukan kesediaan dan kesiapan para pihak. Kita perlu melihat perkembangan situasi," ucap dia.

Baca juga: Konflik Papua Memanas, Komnas HAM Harap Bisa Diatasi Tanpa Korban Jiwa Lagi

Diketahui konflik bersenjata di Papua kembali memanas, salah satu pemicu adalah setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.

Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah sampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).