Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Puluhan Tahun Operasi Militer di Papua Tak Berhasil Selesaikan Masalah

Kompas.com - 20/04/2023, 21:39 WIB
Singgih Wiryono,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Made Supriatma mengatakan, operasi militer di Papua tidak memiliki hasil apapun dalam penyelesaian konflik di Papua.

Karena faktanya, kata Made, sudah 58 tahun operasi militer dilakukan di Bumi Cendrawasih itu, tapi hingga saat ini konflik bersenjata masih saja terjadi.

"Faktanya adalah 58 tahun lebih Indonesia berperang di Papua dan tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah ini secara militer," ujar dia dalam diskusi virtual, Kamis (20/4/2023).

Dia mengatakan, operasi militer juga tidak menguntungkan untuk pemerintah Indonesia dan orang asli Papua.

Baca juga: Pilot Susi Air Disandera OPM Tak Punya Kaitan dengan Konflik Papua, Patut Dibebaskan

Orang Papua pasti akan terus ribut jika pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan pendekatan keamanan seperti saat ini.

"Yang kedua, kondisi ini tidak menguntungkan Indonesia juga, jika pendekatan seperti ini terus menerus dilakukan tidak akan pernah ada solusi," ucap dia.

Made juga menyayangkan beberapa pejabat, jenderal dan ahli strategi nasional yang memberikan statement terkait pendekatan militeristik di Papua.

Termasuk statement-statement untuk mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam operasi militer di daerah-daerah rawan konflik Papua.

Namun ia tidak menyebutkan secara langsung, siapa pejabat, jenderal atau ahli strategi yang mengucapkan hal tersebut.

Baca juga: Mereka yang Gugur dalam Pembebasan Pilot Susi Air...

"Menurut saya itu omong kosong yang paling besar yang paling saya dengar. Sekarang korbannya tidak menguntungkan Indonesia bahkan mempermalukan Indonesia," ucap dia.

Sebagai informasi, konflik bersenjata di Papua kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

Salah satu pemicu adalah setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.

Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah sampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com