JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer dari Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS) Made Supriatma mengatakan, operasi militer di Papua tidak memiliki hasil apapun dalam penyelesaian konflik di Papua.
Karena faktanya, kata Made, sudah 58 tahun operasi militer dilakukan di Bumi Cendrawasih itu, tapi hingga saat ini konflik bersenjata masih saja terjadi.
"Faktanya adalah 58 tahun lebih Indonesia berperang di Papua dan tidak pernah berhasil menyelesaikan masalah ini secara militer," ujar dia dalam diskusi virtual, Kamis (20/4/2023).
Dia mengatakan, operasi militer juga tidak menguntungkan untuk pemerintah Indonesia dan orang asli Papua.
Baca juga: Pilot Susi Air Disandera OPM Tak Punya Kaitan dengan Konflik Papua, Patut Dibebaskan
Orang Papua pasti akan terus ribut jika pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan pendekatan keamanan seperti saat ini.
"Yang kedua, kondisi ini tidak menguntungkan Indonesia juga, jika pendekatan seperti ini terus menerus dilakukan tidak akan pernah ada solusi," ucap dia.
Made juga menyayangkan beberapa pejabat, jenderal dan ahli strategi nasional yang memberikan statement terkait pendekatan militeristik di Papua.
Termasuk statement-statement untuk mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam operasi militer di daerah-daerah rawan konflik Papua.
Namun ia tidak menyebutkan secara langsung, siapa pejabat, jenderal atau ahli strategi yang mengucapkan hal tersebut.
Baca juga: Mereka yang Gugur dalam Pembebasan Pilot Susi Air...
"Menurut saya itu omong kosong yang paling besar yang paling saya dengar. Sekarang korbannya tidak menguntungkan Indonesia bahkan mempermalukan Indonesia," ucap dia.
Sebagai informasi, konflik bersenjata di Papua kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Salah satu pemicu adalah setelah empat prajurit TNI gugur dalam operasi penyelamatan Kapten Philip di Distrik Mugi, Nduga, Papua Pegunungan.
Akibat peristiwa itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.
"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah sampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.