Jika PDI-P Gabung ke Koalisi Besar, Negosiasi Capres dengan Gerindra dan Golkar Diprediksi Alot

JAKARTA, KOMPAS.com - Negosiasi mengenai kandidat calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diprediksi alot jika PDI Perjuangan bergabung ke koalisi besar.

Diperkirakan, tiga partai politik besar yakni PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Golkar akan bersikukuh mengajukan capres keinginan masing-masing.

“Problemnya partai politik lain, koalisi besar khususnya, Golkar dan Gerindra, kelihatan tidak mau berada di bawah subkoordinasi PDI-P kembali,” kata Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno kepada Kompas.com, Rabu (20/4/2023).

Baca juga: Soal Syarat Capres dari PDI-P untuk Berkoalisi, Hasto: Ini Sudah Diputuskan Kongres

Wacana koalisi besar sendiri rencananya menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas Partai Gerindra bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sejak lama, Golkar menginginkan ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, maju sebagai calon RI-1. Sementara, buat Gerindra, ketua umum Prabowo Subianto merupakan capres harga mati.

Di sisi lain, PDI-P berulang kali menyatakan hendak mengusung kader sendiri sebagai capres dan enggan ditempatkan di kursi cawapres.

Dengan situasi tersebut, kata Adi, sulit mempertemukan keinginan Golkar, Gerindra, dan PDI-P jika ketiganya tergabung dalam satu kongsi koalisi besar.

“Problemnya adalah, apa yang akan dilakukan oleh Gerindra kalau PDI-P bergabung dengan koalisi besar? Apakah akan menolak, memilih berhadap-hadapan dengan PDI-P, atau tetap menerima dengan PDI-P yang posisinya terlihat cukup dominan memang,” ujarnya.

Baca juga: PDI-P Beri Sinyal Umumkan Capres Saat Bulan Juni 2023

Namun demikian, menurut Adi, wajar jika PDI-P bersikukuh mengusung kadernya sendiri sebagai capres. Bagaimanapun, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merupakan pemenang pemilu dua kali berturut-turut.

PDI-P juga dinilai punya modal elektabilitas besar. Partai berjargon wong cilik tersebut menempati urutan puncak survei elektabilitas menurut berbagai lembaga dengan angka elektoral tembus 20 persen.

Selain itu, PDI-P juga punya sejumlah kader yang namanya berseliweran di bursa capres. Sebutlah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Menurut survei banyak lembaga, Ganjar menjuarai survei elektabilitas capres, bersaing dengan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam konteks itu ya sangat rasional dan masuk akal kalau kemudian untuk 2024 sekalipun PDI-P tetap mematok harga mati kader mereka adalah harus capres. Itu adalah bentuk kepercayaan tinggi yang menurut saya memang rasional, bisa diukur dan punya argumen secara statistik,” kata Adi.

Adi pun meyakini PDI-P tak akan dipusingkan dengan wacana koalisi besar. Dengan perolehan 27.503.961 atau 19,33 persen suara pada Pemilu Legislatif 2019, PDI-P menjadi satu-satunya partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Artinya, tanpa berkoalisi dengan partai lain pun, PDI-P dapat mengusung capres dan cawapres sendiri pada Pemilu 2024.