Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah dan OPM Gencatan Senjata

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) bisa melakukan gencatan senjata.

Gencatan senjata perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya korban jiwa akibat konflik senjata di Papua.

"Mendesak Pemerintah dan TPNPB-OPM melakukan gencatan senjata dan penghentian permusuhan segera untuk mencegah jatuhnya korban lebih jauh," ujar Anggota Koalisi yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani dalam keterangannya, Rabu (19/4/2023).

Baca juga: Prajurit TNI yang Gugur Imbas Serangan KKB di Nduga Jadi 4, Seluruh Jenazah Sudah Diterbangkan ke Timika

Selain itu, pemerintah dan OPM diminta untuk menggunakan cara jeda kemanusiaan mencari solusi terbaik tanpa konflik senjata.

"Menjajaki jeda kemanusiaan agar memungkinkan penanganan situasi pengungsi dan tahanan politik," ucap dia.

Menurut Julius, konflik senjata bukanlah jawaban atas permasalahan Papua. Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan dialog damai juga sudah waktunya untuk direalisasikan.

"Sudah saatnya Presiden dan DPR merealisasikan agenda dialog dalam penyelesaian masalah Papua dan bukan menggunakan pendekatan keamanan yang militeristik," kata dia.

Di sisi lain, Presiden Jokowi diminta untuk menghentikan operasi tempur dan pendekatan militer lainnya di tanah Papua.

Penyelenggara negara harus melakukan evaluasi terhadap kebijakan keamanan di Papua yang selama ini dinilai tak efektif menyelesaikan konflik senjata.

Baca juga: Bertambah, Prajurit TNI Gugur dalam Upaya Penyelamatan Pilot Susi Air Jadi 4 Orang

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga, Papua menjadi siaga tempur.

Hal itu menyusul serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan yang mengakibatkan Pratu Miftahul Arifin gugur, Sabtu (15/4/2023).

"Kita tetap melakukan operasi penegakan hukum dengan soft approach dari awal saya sudah dampaikan itu, tapi tentunya dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur," kata Panglima di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023).