Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potensi Beda Hari Lebaran, Sekum PP Muhammadiyah Imbau Warga Tunda "Open House"

Kompas.com - 18/04/2023, 14:43 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti mengimbau warga Muhammadiyah menunda kegiatan open house atau halal bi halal saat hari raya Idul Fitri, 21 April 2023.

Imbauan tersebut untuk menjaga persatuan umat Islam di Indonesia berpotensi memiliki perbedaan waktu lebaran Idul Fitri.

"Warga Muhammadiyah hendak tidak melakukan open house pada hari Jumat 21 April. Open house dan silaturrahim dilaksanakan mulai 22 April setelah umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri," ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (18/3/2023).

Di sisi lain, Abdul Muti juga menyinggung soal izin penggunaan lapangan Mataram di Pekalongan untuk shalat Idul Fitri warga Muhammadiyah yang sempat dilarang.

Baca juga: Soal Penggunaan Lapangan untuk Shalat Idul Fitri, Menag Imbau Pemda Beri Izin

Begitu juga dengan penggunaan lapangan Merdeka di Sukabumi yang akhirnya diizinkan oleh pemerintah daerah setempat.

Muti mengapresiasi perubahan sikap Wali Kota Pekalongan dan Walikota Sukabumi yang akhirnya mengizinkan penggunaan lapangan milik Pemda tersebut untuk kegiatan ibadah Idul Fitri 21 April nanti.

"Kami mengapresiasi dukungan jajaran pemerintah pusat, Kementerian Agama,  Kepolisian Republik Indonesia, Pimpinan Partai Politik, anggota DPR/DPRD, tokoh masyarakat dan semua pihak yang mendukung ditegakkannya konstitusi, serta menciptakan suasana saling menghormati dan suasana yang kondusif untuk persatuan umat dan bangsa," ujar dia.

Muti menegaskan, shalat Idul Fitri di lapangan tidak hanya untuk warga Muhammadiyah tetapi untuk seluruh umat Islam.

Baca juga: Mahfud: Polemik Shalat Idul Fitri Muhammadiyah di Sukabumi-Pekalongan Hanya Salah Persepsi

"Kepada seluruh umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, agar dapat melaksanakan Ibadah Idul Fitri dengan khidmat, menjaga kebersihan, dan tenggang rasa, karena masih ada sebagian umat Islam yang kemungkinan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan," tutur Muti.

"Semoga semua pihak mengambil hikmah dari peristiwa di Kota Pekalongan dan Kota Sukabumi untuk persatuan umat serta kepentingan bangsa dan negara," sambung dia.

Sebagai informasi, PP Muhammadiyah menetapkan Lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada 21 April 2023 menggunakan metode hisab atau perhitungan matematika dan astronomi.

Namun, penetapan tersebut berpotensi berbeda dengan metode rukyatul hilal atau melihat hilal secara langsung dengan mata telanjang.

Potensi perbedaan ini dijelaskan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan ketinggian bulan sabit masih relatif rendah pada 20 April 2023.

Koordinator Bidang Tanda dan Waktu BMKG Himawan Widiyanto mengatakan, potensi keterlihatan hilal masih kecil karena ketinggian hilal berkisar 0,75 derajat di Merauke (Papua) dan 2,36 derajat di Sabang (Aceh).

"Dikarenakan ketinggian hilal dan elongasi pada tanggal 20 April 2023 yang masih relatif rendah, maka potensi keterlihatan hilal (dalam metode rukyatul hilal) sebagai penentu awal bulan Syawal 1444 Hijriah masih sangat kecil," kata dia, Jumat (14/4/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com