Nasdem dan Demokrat Dinilai Masih Gamang walau Sudah Deklarasikan Anies Capres

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengungkapkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih memiliki kegamangan meski sudah mengusung calon presiden (capres) Anies Baswedan untuk Pilpres 2024.

Kegamangan yang dimaksud terjadi pada dua partai politik KPP, yaitu Partai Nasdem dan Demokrat.

"Nampaknya, walaupun koalisi ini sudah deklarasikan Anies Baswedan, nampaknya masih terjadi kegamangan politik terutama terjadi pada Partai Nasdem dan Partai Demokrat," kata Ari dalam diskusi bertajuk "Koalisi Besar untuk Siapa: Ganjar atau Prabowo atau?" Jumat (14/4/2023).

Ari kemudian menjelaskan mengapa Nasdem masih terlihat gamang meski sudah mendeklarasikan Anies dan membentuk KPP.

Baca juga: Pengamat Prediksi KPP Face to Face dengan Koalisi Besar pada Pilpres 2024

Pertama, Nasdem dianggap mewarisi karakter politik dari Partai Golkar yang lama dikenal publik sebagai partai pemenang Pemilu dan partai penguasa.

"Persis Nasdem mewarisi Partai Golkar itu, sehingga pertimbangan Nasdem adalah ketika dia mengusung Anies Baswedan, apakah betul Anies bisa memenangkan pertarungan 2024. Jadi, pertimbangannya menang kalah," ujarnya.

"Jadi masih ada keraguan. Karena memang kalau sampai kalah, kan berada di luar pemerintahan. Karena Pak Jokowi cukup kesal dengan sikap politik yang dilakukan oleh Nasdem," kata Ari lagi.

Kedua, masih ada daya tarik menarik status hukum Menkominfo Johnny G Plate yang merupakan Sekjen Partai Nasdem.

Baca juga: Muncul Wacana Koalisi Besar, Pengamat: KPP Koalisi Kecil?

Sebagai informasi, Johnny G Plate hingga kini masih berurusan dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020-2022.

"Jadi, sebenarnya kalau sudah jelas statusnya Johnny G Plate kan diputus, kalau memang sudah bersalah, ya ditersangkakan, kalau enggak ya sudah penyidikannya dihentikan," katanya.

"Kalau statusnya sekarang seakan-akan digantung, Sekjen Nasdem ini. Seakan-akan masih membuka ruang, lobi ruang politik antara katakanlah Pak Jokowi dan Surya Paloh," ujar Ari lagi.

Sementara itu, Demokrat dianggap masih gamang karena munculnya isu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditawari posisi Menteri di Kabinet Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Nasdem Sebut Elektabilitasnya Naik karena Ada Sumbangan Efek Ekor Jas dari Anies

Apalagi, Jokowi masih membuka kemungkinan terjadinya perombakan kabinet atau reshuffle yang bisa saja memasukkan nama AHY di dalamnya.

"Pak Jokowi sudah statement dalam waktu dekat akan dilakukan reshuffle tapi mengapa tidak reshuffle," ujarnya.

"Menurut saya, ruang politik yang masih dibuka istana, soal bagaiamana posisinya Demokrat diberi peluang untuk bisa masuk kabinet," kata Ari melanjutkan.