Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas", Pemerintah dan Penyelenggara Dinilai Belum Tegas soal Penundaan Pemilu

Kompas.com - 27/03/2023, 13:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 8-10 menunjukkan, mayoritas publik menganggap pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) belum tegas dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024.

Berdasarkan survei ini, ada 66,3 persen responden yang menilai pemerintah dan penyelenggara pemilu belum tegas dan cenderung membiarkan wacana tersebut berulang kali muncul di tengah publik.

Survei mencatat, hanya ada 11,4 persen responden yang menganggap pemerintah dan penyelenggara pemilu telah mengambil langkah tegas dan menindak oknum yang memunculkan wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Bertemu Relawan di SCBD, Jokowi Sempat Singgung Isu Penundaan Pemilu

Sementara itu, 11,3 persen repsonden menilai, pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah mengambil langkah tegas, tetapi belum menindaklanjutinya secara serius.

Kemudian, 11 persen responden menjawab tidak tahu.

Survei ini juga mencatat bahwa mayoritas publik (82,8 persen) menilai, Pemilu 2024 tidak perlu ditunda atau diundur. Hanya 12,8 persen yang menganggapnya perlu diundur.

Survei yang sama menunjukkan bahwa wacana penundaan pemilu masih jadi kekhawatiran publik karena dianggap sebagai sumber masalah.

Survei memperlihatkan ada 22,7 persen responden menganggap isu penundaan Pemilu 2024 adalah persoalan serius yang perlu diselesaikan dengan tegas.

Sebanyak 17,6 persen responden juga menilai isu penundaan Pemilu 2024 merupakan isu yang dimunculkan untuk sensasi sesaat.

Survei ini juga menunjukkan bahwa 15,9 persen responden menilai penyelenggara dan pemerintah tidak serius dalam mempersiapkan pemilu ketika ditanya soal berulang kalinya wacana penundaan Pemilu 2024 bergulir.

Baca juga: Demokrat Nilai Berhasil Tidaknya Upaya Penundaan Pemilu Tergantung Sikap Jokowi

Survei ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 502 orang responden dari 34 provinsi yang dipilih lewat metode acak dari responden panel Litbang Kompas.

Menggunakan metode tersebut, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error +/- 4,37 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com