Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 18/03/2023, 08:31 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertemu dengan para relawan pendukungnya di kawasan SCBD, Jakarta, Jumat (17/3/2023) malam.

Menurut Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi, pertemuan itu berlangsung selama dua jam.

"Pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu dimulai jam 20.00 WIB," kata Budi Arie saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Presiden Jokowi sempat membahas perihal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan penundaan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Bertemu Relawan di SCBD, Jokowi Beri Pesan Khusus Berkait 5 Hal

Budi Arie menyebutkan, Presiden menegaskan tidak tahu-menahu soal putusan itu. Namun, Kepala Negara menyinggung bahwa tuduhan tetap mengarah kepadanya.

"Presiden bilang beliau tidak tahu menahu. Tapi tetap tuduhan ke dia (Presiden) katanya.

Jokowi pun meminta para relawan untuk terus mencermati dinamika situasi nasional yang terjadi terkait isu tersebut.

Selain isu penundaan pemilu, Kepala Negara menyampaikan empat pesan lain kepada relawan.

Baca juga: Demokrat Nilai Berhasil Tidaknya Upaya Penundaan Pemilu Tergantung Sikap Jokowi

Pertama, Jokowi menyampaikan kondisi dan situasi politik terkini dan juga dinamika global yang terjadi.

"Kita diperintahkan untuk terus menggelorakan optimisme. Selama hampir sembilan tahun pemerintahan Jokowi sudah banyak kemajuan dan pencapaian yang harus terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, " jelas Budi Arie.

Kedua, mengenai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Jokowi memerintahkan relawan untuk tetap solid dan militan.

Budi Arie menuturkan, secara konstitusi yang berhak mencalonkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) itu partai politik atau gabungan partai politik.

"Jadi kami relawan Jokowi diminta untuk tidak tergesa-gesa serta cermat mengamati situasi nasional yang sangat dinamis. Gerakan dan militansi relawan Jokowi sudah teruji dan akan menjadi faktor yang signifikan menuju kemenangan," jelasnya.

Ketiga, Jokowi menyampaikan harapan kemajuan terus berlanjut dan optimistis Indonesia akan menjadi negara maju dan besar di 2045.

Sehingga figur capres-cawapres untuk Pilpres 2024 yang akan didukung relawan tentu adalah yang punya komitmen untuk itu.

"Ibarat sekolah kalau dari SD ke SMP , SMA , PT dan seterusnya. Jadi tidak jalan di tempat atau mundur," tutur Budi Arie.

Keempat, Presiden Jokowi membahas mengenai pelaksanaan penutupan agenda Musyawarah Rakyat (Musra) yang akan digelar pada 13 Mei 2023.

Budi Arie mengatakan, Jokowi minta agar Musra penutup nantinya digelar di Istora Senayan, Jakarta.

Jokowi juga berjanji hadir di acara itu.

"Presiden Jokowi akan menghadiri dan menutup Musra di Jakarta Sabtu 13 Mei 2023. Beliau juga minta tempatnya di Istora Senayan Jakarta. Akustiknya bagus untuk event seperti Musra," tambah Budi Arie.

Sebagaimana diketahui, Musra merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres untuk Pemilu 2024.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Kilah Hasto Usai Ganjar dan Koster Tolak Timnas Israel: Rakyat Ingin Pemimpin yang Kokoh

Nasional
Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Indonesia Kekurangan Kapal Survei, TNI AL Hanya Punya 7, Idealnya 30

Nasional
KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

KPK Duga Bagian Keuangan di Kementerian ESDM Sekongkol Korupsi Tukin

Nasional
PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

PDI-P Tak Khawatir Elektabilitas Turun Usai Tolak Timnas Israel Main di Piala Dunia U-20

Nasional
Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Lanjutkan Misi Kemanusiaan, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Paket Makanan untuk Korban Gempa Suriah

Nasional
Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasdem Minta Ganjar Bersyukur ke Paloh: Dihina Terus di PDI-P kalau Kami Tak Deklarasi Anies

Nasional
Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Hasto: Tanpa Penolakan terhadap Israel, Tidak Akan Pernah Lahir Kompleks GBK

Nasional
Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Transformasi SDM Jadi Fokus RUU Kesehatan, Berangkat dari Distribusi Tenaga Kesehatan yang Kurang Merata

Nasional
Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Plh Dirjen Minerba Tak Hadiri Panggilan KPK

Nasional
Minta DPR Hapus Wewenang Evaluasi Hakim MK, Jimly: Recalling Itu Enggak Benar!

Minta DPR Hapus Wewenang Evaluasi Hakim MK, Jimly: Recalling Itu Enggak Benar!

Nasional
Kasus Robot Trading ATG, Polri Sita Aset Rp 175 Miliar Milik Wahyu Kenzo dkk

Kasus Robot Trading ATG, Polri Sita Aset Rp 175 Miliar Milik Wahyu Kenzo dkk

Nasional
Nasdem: AHY Lebih Ganteng, Prabowo Lebih Kaya, tapi 2024 'Wis Wayahe' Anies

Nasdem: AHY Lebih Ganteng, Prabowo Lebih Kaya, tapi 2024 "Wis Wayahe" Anies

Nasional
KPK Kembali Panggil Pengusaha Dito Mahendra Besok

KPK Kembali Panggil Pengusaha Dito Mahendra Besok

Nasional
Publik Soroti Kekayaan Pejabat, KPK Sebut Jadi Momentum Sahkan RUU Perampasan Aset

Publik Soroti Kekayaan Pejabat, KPK Sebut Jadi Momentum Sahkan RUU Perampasan Aset

Nasional
Dokter Pakai Calo Urus SIP, Kemenkes: Tandanya Ada Permasalahan Sistem

Dokter Pakai Calo Urus SIP, Kemenkes: Tandanya Ada Permasalahan Sistem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke