Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas", Pemerintah dan Penyelenggara Dinilai Belum Tegas soal Penundaan Pemilu

Berdasarkan survei ini, ada 66,3 persen responden yang menilai pemerintah dan penyelenggara pemilu belum tegas dan cenderung membiarkan wacana tersebut berulang kali muncul di tengah publik.

Survei mencatat, hanya ada 11,4 persen responden yang menganggap pemerintah dan penyelenggara pemilu telah mengambil langkah tegas dan menindak oknum yang memunculkan wacana penundaan pemilu.

Sementara itu, 11,3 persen repsonden menilai, pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah mengambil langkah tegas, tetapi belum menindaklanjutinya secara serius.

Kemudian, 11 persen responden menjawab tidak tahu.

Survei ini juga mencatat bahwa mayoritas publik (82,8 persen) menilai, Pemilu 2024 tidak perlu ditunda atau diundur. Hanya 12,8 persen yang menganggapnya perlu diundur.

Survei yang sama menunjukkan bahwa wacana penundaan pemilu masih jadi kekhawatiran publik karena dianggap sebagai sumber masalah.

Survei memperlihatkan ada 22,7 persen responden menganggap isu penundaan Pemilu 2024 adalah persoalan serius yang perlu diselesaikan dengan tegas.

Sebanyak 17,6 persen responden juga menilai isu penundaan Pemilu 2024 merupakan isu yang dimunculkan untuk sensasi sesaat.

Survei ini juga menunjukkan bahwa 15,9 persen responden menilai penyelenggara dan pemerintah tidak serius dalam mempersiapkan pemilu ketika ditanya soal berulang kalinya wacana penundaan Pemilu 2024 bergulir.

Survei ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 502 orang responden dari 34 provinsi yang dipilih lewat metode acak dari responden panel Litbang Kompas.

Menggunakan metode tersebut, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error +/- 4,37 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/27/13051651/survei-litbang-kompas-pemerintah-dan-penyelenggara-dinilai-belum-tegas-soal

Terkini Lainnya

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke