Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas", Pemerintah dan Penyelenggara Dinilai Belum Tegas soal Penundaan Pemilu

Kompas.com - 27/03/2023, 13:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 8-10 menunjukkan, mayoritas publik menganggap pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) belum tegas dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu 2024.

Berdasarkan survei ini, ada 66,3 persen responden yang menilai pemerintah dan penyelenggara pemilu belum tegas dan cenderung membiarkan wacana tersebut berulang kali muncul di tengah publik.

Survei mencatat, hanya ada 11,4 persen responden yang menganggap pemerintah dan penyelenggara pemilu telah mengambil langkah tegas dan menindak oknum yang memunculkan wacana penundaan pemilu.

Baca juga: Bertemu Relawan di SCBD, Jokowi Sempat Singgung Isu Penundaan Pemilu

Sementara itu, 11,3 persen repsonden menilai, pemerintah dan penyelenggara pemilu sudah mengambil langkah tegas, tetapi belum menindaklanjutinya secara serius.

Kemudian, 11 persen responden menjawab tidak tahu.

Survei ini juga mencatat bahwa mayoritas publik (82,8 persen) menilai, Pemilu 2024 tidak perlu ditunda atau diundur. Hanya 12,8 persen yang menganggapnya perlu diundur.

Survei yang sama menunjukkan bahwa wacana penundaan pemilu masih jadi kekhawatiran publik karena dianggap sebagai sumber masalah.

Survei memperlihatkan ada 22,7 persen responden menganggap isu penundaan Pemilu 2024 adalah persoalan serius yang perlu diselesaikan dengan tegas.

Sebanyak 17,6 persen responden juga menilai isu penundaan Pemilu 2024 merupakan isu yang dimunculkan untuk sensasi sesaat.

Survei ini juga menunjukkan bahwa 15,9 persen responden menilai penyelenggara dan pemerintah tidak serius dalam mempersiapkan pemilu ketika ditanya soal berulang kalinya wacana penundaan Pemilu 2024 bergulir.

Baca juga: Demokrat Nilai Berhasil Tidaknya Upaya Penundaan Pemilu Tergantung Sikap Jokowi

Survei ini dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 502 orang responden dari 34 provinsi yang dipilih lewat metode acak dari responden panel Litbang Kompas.

Menggunakan metode tersebut, survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error +/- 4,37 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com