Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebal Dokter Sibuk Rebutan Lahan Praktik Ketimbang Pikirkan Masyarakat

Kompas.com - 18/03/2023, 11:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sebal ketika berusaha menyelesaikan masalah persinggungan atau 'rebutan lahan' pelayanan yang melibatkan profesi para dokter di rumah sakit.

Adapun masalah ini menjadi salah satu yang ingin ia selesaikan.

Pasalnya, ia menyayangkan masih ada dokter yang berebutan lahan praktik ketimbang memikirkan masyarakat.

"Penyelesaian masalah shared competency, aku sebal. Karena ini lebih banyak rebutannya dibanding pikirannya buat masyarakat. Kalau aku balik lagi, yuk pengin sebanyak mungkin ngasih ke masyarakat. Jadi ini saya habis waktu untuk ngatasin ramainya (masalah) ini," kata Budi dalam Public Hearing RUU Kesehatan di Kantor Kemenkes, Jakarta, Jumat (17/3/2023).

Baca juga: Menkes Tegaskan RUU Kesehatan Bukan untuk Dokter atau Rumah Sakit, tapi untuk Masyarakat

Budi lantas mencontohkan salah satu kejadian. Dalam pemeriksaan USG untuk melihat jenis kelamin bayi saja, tidak bisa sembarangan dokter melakukan.

Dokter umum yang seharusnya bisa mengecek jenis kelamin bayi tersebut, justru tidak berani melakukan karena bukan berada di dalam wewenangnya.

Pemeriksaan itu dilakukan oleh dokter spesialis lain.

"Misalnya USG, USG (untuk melihat jenis kelamin) laki-laki atau perempuan. Bisa periksa enggak? (Dokternya jawab), 'Oh, kita bisa Pak. Cuma enggak takut Pak kita ditangkap'," cerita Budi.

"(Ditanya lagi), 'Sama IDI bukan?. 'Bukan sama IDI sih'. Kenapa? karena bukan kompetensi kita untuk bisa lihat apakah ini laki-laki atau perempuan," imbuh dia di hadapan para dokter yang hadir.

Baca juga: Menkes Akan Sederhanakan Proses Penerbitan STR untuk Tenaga Kesehatan

Menurut Budi, hal ini adalah perilaku yang salah.

Pembagian kompetensi antar dokter dibutuhkan demi memaksimalkan pelayanan pada masyarakat.

"I think that is the wrong attitude. Kenapa sih hanya untuk dokter umum yang 10.000 ada di Puskesmas, untuk bisa (melihat jenis kelamin) laki perempuan mesti bawa dokter spesialis whatever apa tuh, spesialis anak, spesialis obgyn, atau radiolog untuk lihat," tutur Budi.

Lebih lanjut ia menyebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah memperbaiki persinggungan tersebut. Ia pun ingin para dokter lebih fokus kepada masyarakat sehingga ada keputusan yang tepat antara pemerintah dan organisasi profesi.

"Kalau kompetensinya dishare memang kenapa sih? selama itu buat ngelayanin masyarakat lebih banyak, masalahnya apa? Kayak gitu-gitu tuh aku suka sedih, jadi gitu ya masalah shared competency, aku mau beresin itu," jelas Budi.

Baca juga: Kematian Dokter Paru di Nabire Diduga Janggal, Menkes: Masalah Ini Akan Dibuka secara Transparan

Sebagai informasi, sebelumnya Kemenkes sudah mengeluarkan surat edaran (SE) yang mengatur tentang klaim layanan kesehatan antar tenaga medis (nakes) karena adanya kesamaan kompetensi di satu rumah sakit.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com