Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serangan Balik Buntut Pidato Kritik: AHY Diminta Bicara Fakta hingga Diingatkan Utang Era SBY

Kompas.com - 17/03/2023, 05:45 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo berujung gaduh.

Dalam pidatonya di hadapan para kader Demokrat, Selasa (14/3/2023), AHY bicara lantang tentang utang pemerintah hingga kebijakan yang dia nilai tak berpihak pada rakyat.

Namun, pernyataan itu langsung ditentang sejumlah elite partai koalisi pemerintah. AHY justru mendapat serangan balik dari barisan parpol pendukung Jokowi.

Baca juga: Bolak-balik AHY Sentil Pemerintahan Jokowi: Singgung Kebijakan Grusa-grusu hingga Masalah Ekonomi

Bandingkan utang SBY

“Serangan” balik itu datang salah satunya dari partai pengusung Jokowi, PDI Perjuangan. Politisi PDI-P Junimart Girsang meminta AHY memaparkan bukti ucapannya yang menuding bahwa kebijakan presiden tak berpihak pada wong cilik atau rakyat kecil.

"Kalau ada statement yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak pro wong cilik, silakan dibuktikan. Wong cilik mana yang komplain terhadap pemerintahan Pak Jokowi?" ujar Junimart di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Junimart juga menjawab kritik AHY yang menyebut bahwa utang pemerintah bertambah selama pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, sekalipun ada utang, pemerintah menggalakkan pembangunan. Junimart bilang, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum pada era Jokowi begitu gencar.

“Jadi jangan utang bertambah sedikit, tetapi enggak ada pembangunan, selama ini bagaimana? Banyak mangkrak tuh. Zaman Pak Jokowi sekarang yang mangkrak-mangkrak hidup tuh, diberdayakan semuanya," kata dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi AntiKorupsi KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat bicara tak kalah keras terkait ini. Dia mengaku siap beradu data untuk merespons pidato AHY yang menyinggung soal utang pemerintah era Jokowi.

Bahkan, Djarot menantang Demokrat membandingkan utang pemerintah saat ini dengan era kepemimpinan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang tidak lain adalah ayah AHY.

“Iya adu data saja berapa utangnya pada Pak SBY, terus hasilnya apa? Hasilnya apa yang dibangun, proyek mangkraknya berapa? Kan begitu kan," kata Djarot saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Menurut Djarot, banyak proyek mangkrak pada zaman pemerintahan SBY yang justru diselesaikan oleh Jokowi. Misalnya, pembangunan Wisma Atlet Hambalang.

Baca juga: Rangkuman Pidato Politik AHY: Singgung Utang Pemerintah hingga Kritik Food Estate

Terkait persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang disinggung AHY, Djarot menyebut, pemerintahan Jokowi belakangan dihadapkan dengan situasi pandemi Covid-19.

Memang, persoalan tersebut sempat mengakibatkan perekonomian anjlok. Namun, kata Djarot, situasi ini tidak hanya dirasakan Indonesia saja, tetapi seluruh negara di dunia.

Meski dilanda pandemi, Djarot mengeklaim, ekonomi Indonesia masih tumbuh dengan baik. Bahkan, menurut dia, penanganan krisis akibat Covid-19 di Tanah Air menuai pujian dari negara-negara lain.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com